Integra Indocabinet Tbk

$WOOD

https://cutt.ly/8rhzala3

Terjemahan:

https://cutt.ly/CrhzalYA , Jakarta - Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni telah mengumumkan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong transisi yang lebih cepat menuju ekonomi hijau .

Menurutnya, program ini akan membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan bisnis lokal.

Pada tahap awal, Raja Juli menyatakan, perdagangan karbon akan difokuskan pada skema pengelolaan hutan oleh perusahaan swasta pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan proyek Perhutanan Sosial yang masing-masing memiliki kapasitas penyerapan karbon berbeda.


Ia menyoroti bahwa kawasan PBPH berpotensi menyerap antara 20 hingga 58 ton setara CO2 per hektar, dengan harga berkisar antara US$5 hingga 10 per ton. Sementara itu, proyek Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton per hektar, dengan harga mencapai EUR30 per ton.

Pada tahun 2025, potensi perdagangan karbon di sektor ini diperkirakan mencapai 26,5 juta ton, dengan nilai transaksi berkisar Rp1,6 triliun hingga Rp3,2 triliun per tahun.

"Jika dioptimalkan hingga 2034, potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan dapat mencapai 97,9 hingga 258,7 triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi perpajakan sekitar 23 hingga 60 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 9,7 hingga 25,8 triliun rupiah per tahun," kata Raja Juli, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Maret 2025.

Lebih lanjut, Raja Juli menjelaskan bahwa program ini dapat menciptakan sekitar 170.000 lapangan kerja di berbagai lokasi proyek karbon. Ia menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga berperan penting dalam percepatan reboisasi melalui konservasi dan strategi Aforestasi, Reforestasi , dan Revegetasi (ARR).

Untuk memastikan daya saing Indonesia dalam perdagangan karbon global, Raja Juli menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Iklim, Hashim Djojohadikusumo.

Salah satu langkah strategis utama yang sedang diupayakan adalah penyelesaian Perjanjian Pengakuan Bersama (MRA) dengan lembaga-lembaga seperti Verra, Gold Standard, dan Plan Vivo, dengan target tanggal penyelesaian Mei 2025.

Selain itu, pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi perdagangan karbon.

"Dengan berbagai langkah tersebut, Kementerian Kehutanan optimistis bahwa perdagangan karbon di sektor kehutanan akan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta akan memperkuat komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim . Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," pungkas Raja Juli.

$WOOD

Pendapatan dalam USD
mayoritas penjualan ke US
kebakaran California
momentum carbon credits
harganya masih undervalue

target 3x pbv aja udah 2000

$MDKA $ANTM

$WOOD Turun yuk.. sudah melebihi harga wajar....

#edisimelepasuneg2..
dyor.

$WOOD https://cutt.ly/Srg8Y4L6

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan sembilan subsektor industri untuk bisa ikut dalam perdagangan karbon (carbon trading) pada tahun 2027.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Senin menjelaskan sembilan sektor tersebut yakni semen, tekstil, baja/logam, pulp dan kertas, keramik dan kaca, makanan dan minuman, pupuk, alat transportasi, dan sektor kimia.

"Paling cepat 2027, karena perlu data inventory minimal 2 tahun," kata Andi.

Dikatakannya, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya memerlukan data seberapa besar batas-batas emisi yang mampu dicapai oleh masing-masing sektor, mengingat tiap subsektor industri memiliki perbedaan.

Menurut Andi, Kemenperin tidak bisa melakukannya secara sendiri, perlu kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengakselerasi hal tersebut, sehingga penurunan emisi (dekarbonisasi) di sektor industri bisa dilaksanakan sesuai dengan target Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebanyak 912 juta ton pada tahun 2030.


Lebih lanjut, ia menyampaikan pihaknya bertekad untuk mempermudah skema administrasi dari laporan industri domestik melalui pelaporan di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Jadi, kami ingin industri ini tidak terlalu banyak pekerjaan administratif membuat laporan segala macam, cukup satu kali laporan ke SIINas," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerapan industri hijau di dalam negeri, turut menjadi solusi untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti mitigasi perubahan iklim, serta akselerasi dekarbonisasi.

"Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi,” kata dia

Menperin menyampaikan, saat ini Indonesia mempunyai lebih dari 3.600 gigawatt energi hijau yang bersumber dari energi terbarukan, seperti air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Oleh karena itu menurut dia, Indonesia harus terus konsisten dalam mengimplementasikan pemajuan industri hijau.

Untuk mewujudkan implementasi industri yang ramah lingkungan tersebut, pihaknya telah menetapkan standardisasi industri hijau (SIH) yang dalam standar tersebut ada indikator penurunan gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target E-NDC sebanyak 912 juta ton pada tahun 2030.


"Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan,” kata dia.

$WOOD https://cutt.ly/hrg8YAfK

https://cutt.ly/nrg8YAz1, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana merilis pasar karbon yang bersifat mandatory atau wajib bagi industri yang menghasilkan karbon melewati batasan emisi yang ditentukan. Dalam hal ini, Pusat Industri Hijau Kemenperin masih menggodok aturan terbaru dalam rangka dekarbonisasi industri. Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, pasar karbon industri ini berbeda dengan IDX Carbon yang sifatnya masih voluntary atau sukarela. Mekanisme perdagangan yang diusung juga disebut berbeda dari segi perhitungan karbon emisinya. "Kenapa bikin lagi carbon market, padahal sudah ada IDX Carbon? Yang kami susun adalah mandatory carbon market. Yang sudah exist itu namanya voluntary carbon market," kata Apit dalam agenda Carbon Neutrality (CN) Mobility Event Toyota, Kamis (13/2/2025). Dia menerangkan, perdagangan di IDX Carbon dihitung berdasarkan proyek, sementara mandatory carbon market yang akan dirilis Kemenperin menghitung emisi berdasarkan fasilitas produksi. Adapun, tujuan dari perdagangan karbon industri yakni sebagai salah bagian dari kebijakan restriktif Kemenperin terkait pembatasan emisi karbon bagi seluruh industri. Aturan pembatasan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Permenperin dan targetnya dirilis tahun ini. "Langkah awal dari menyusun kebijakan tersebut kami harus membuat dulu satu sistem informasi pendukung karena ini enablers-nya. Kita bagaimana bisa melakukan perdagangan emisi kalau data aja enggak punya, harus punya infrastrukturnya dan sistem informasinya," tuturnya. BACA JUGA Pertamina NRE Kuasai 79% Pangsa Pasar Karbon Indonesia Pasar Karbon Asia Terancam Kebijakan Tarif Trump Bursa Karbon Bidik Volume Perdagangan Tembus 750.000 Ton pada 2025 Untuk itu, Kemenperin juga akan menerapkan wajib lapor emisi bagi industri guna mengumpulkan profil emisi gas rumah kaca (GRK) dan polutan. Di samping itu, Apit menuturkan bahwa Kemenperin akan mulai membatasi emisi untuk empat subsektor industri. "Kita membatasi dulu di empat subsektor prioritas yaitu industri semen, pupuk, industri baja, dan pulp and paper. Jadi pembatasan emisi [emisi allowance] ini ibaratnya jatah mengeluarkan emisi selama 12 bulan ke depan," jelasnya. Dalam 1 tahun, apabila industri melewati batasan emisi yang ditentukan, maka 5% dari kelebihan emisi tersebut akan dikenakan pungutan, sementara sisanya akan diperdagangkan di mandatory carbon market. Tak hanya membuat kebijakan restriktif, Kemenperin juga tengah mempersiaokan fasilitas untuk industri sebagai kompensasi dari aturan pembatasan emisi yang cukup membutuhkan modal besar untuk biaya validasi dan verifikasi serta penerapan teknologi rendah karbon. "Kami sedang membangun ekosistem industri hijau, esensinya kita ingin memobilisasi. Kami banyak yang menawarkan green funding, green loan, pinjaman, tapi cost of fund-nya itu jauh dibawah conventional rate bahkan di bawah 2%, tapi harus dibalikkan," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di https://cutt.ly/rrg8YAvo dengan judul "Bukan IDX Carbon, Kemenperin Bakal Buka Pasar Karbon Wajib Buat Industri", Klik selengkapnya di sini: https://cutt.ly/yrg8YAjX.
Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa - https://cutt.ly/prg8YAmU


Download aplikasi https://cutt.ly/6rg8YAEO terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS
iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS

$LPPS $PNIN $WOOD

Akhir 2025 $WOOD pendapatan dari Karbon

https://cutt.ly/QrgfPZwh


semoga momentumnya pas karena regulasi CBAM Uni Eropa jg berlaku 2026.

https://cutt.ly/brgfE4dQ


Tidak semudah itu dapat kompensasi karbon



Diperkirakan Rp2,2 Triliun Per Tahun Kompensasi Karbon Hutan Leuser tak Pernah Dinikmati Warga Agara


Acara silaturahmi para pegiat LSM dan insan pers bersama Bupati, Forkopimda, dan para camat di Oproom Setdakab setempat pada Senin, 14 April 2025. | Foto : https://cutt.ly/jrgfE4hB, Bulkaini
https://cutt.ly/7rgfE4c8, ACEH TENGGARA – Diperkirakan Rp2,2 triliun dalam setahun kompensasi karbon yang dihasilkan dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak pernah dinikmati masyarakat Aceh Tenggara.

Hal ini terungkap pada acara silaturahmi para pegiat LSM dan insan pers bersama Bupati, Forkopimda, dan para camat di Oproom Setdakab setempat pada Senin, 14 April 2025.


Salah seorang penggiat wisata TNGL, Daniel, mengatakan luas lahan hutan ekosistem Leuser di Aceh Tenggara (Agara) lebih kurang sekitar 80.816 Hektare, 64 ribu hektare di antaranya merupakan hutan lindung dan hutan konservasi.

"Dari luas hutan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan karbon sebesar 500 ton per tahun di setiap hektarnya, jika dihitung dengan rate US 5 dolar, maka hutan Leuser dapat menghasilkan sebesar Rp2,2 triliun per tahun," ungkap Daniel.


Namun, kata Daniel, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selama ini terkesan tidak mau tahu atau tidak ada upaya untuk meminta kepada pemerintah pusat maupun kepada pihak terkait, padahal ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas tinggal di sekitar kawasan Leuser.

Daniel berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini Bupati Salim Fakhry dapat melakukan terobosan baru untuk peningkatan pendapatan daerah dan menarik dana tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh Tenggara.


Sementara, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry mengakui 86 persen hutan Gunung Leuser berada di Kabupaten Aceh Tenggara, namun kompensasi karbon yang dihasilkan malah nihil, sementara masyarakat selalu diminta untuk menjaga kelestarian hutan.



"Kita tidak dapat apapun, sementara kita tetap diwajibkan menjaga hutan, jika pun ada kompensasi itu hanya dinikmati segelintir orang, hal itu akan kita perjuangkan tentunya didukung semua elemen termasuk LSM dan pers," tegas Salim Fahkry.

Salim Fakhry juga mengakui jika selama ini Aceh Tenggara terkesan hanya menjaga hutan Leuser tapi tidak pernah menikmati hasil karbon yang dihasilkan hutan Leuser.

"Kita akui, selama ini Aceh Tenggara tidak pernah menikmati melalui program apapun terkait dengan kompensasi karbon ini, ke depannya kami akan berupaya menjemput bola dan berkoordinasi ke pusat melalui Bappenas dan semoga membuahkan hasil untuk perbaikan Aceh Tenggara," pungkas Salim Fahkry.

Diketahui, hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menyimpan sekitar 1,5 miliar ton karbon. KEL merupakan salah satu wilayah konservasi penting di dunia yang berada di Aceh dan Sumatera Utara. Hutan di KEL berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi global dan mengurangi pemanasan global.

Hutan LeuserAceh TenggaraTNGL
Editor : Fanny


$WOOD $SULI

Lagi letoy nih pak si $WOOD..mau beraksinya pas Q1 2025 terbit mungkin 😂😂

$WIFI koreksi, saatnya $CAMP & $WOOD beraksi 😗

$WOOD beli yg ada BK nya ...

$WOOD

Trump Pangkas Tarif Impor dari Indonesia Jadi 10%

https://cutt.ly/ArfD1fUd

Update $WOOD siap gas klo closing diatas garis wak

cakep $WOOD

$WOOD sentimen normalisasi tarif dari trump.
minggu lalu blm manggung, minggu ini diharapkan manggung utk nutup gap sampai 320 dan target berikutnya 350.. disc ON

$WOOD

https://cutt.ly/grfU4WB1

kurs & opportunity dari lumber tariff $WOOD

$WOOD $BBCA $BMRI

Protes terhadap Trump (dan Elon Musk) di US, mencapai skala nasional. sitasi berita : Yahoo News

$WOOD ara aja lah 💪☺️

$WOOD

$FWCT

Perusahaan bagus bih, masih murah dibanding kawannya $WOOD $IFII

@Mnjtd untuk $WOOD tetap pantau bill of lading nya ke US aja terus 😇. Masih tetap bagus

$WOOD udah dikasih kesempatan mbil dbwah 300. semoga aja balik lagi ke ATH

$WOOD cakep bgt sih kamuuu

$WOOD berat

ga jadi kena tariff, penghasilan dalam dollar, next narasi kredit karbon, $WOOD bullish 👍

sy sudah menduga permintaan AS ke kayu itu tinggi gak mungkin bs dipenuhi dr produksi domestik mereka dan Brazil dan chile doank... bukan tarif naik yg menakutkan tp bila permintaan turun itu yg jauh lebih berat $FWCT $IFII $WOOD

@vic23 jdi $WOOD $FWCT terdmpak ya bg?