


Volume
Avg volume
PT United Tractors Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor penambangan. Kegiatan utama Perusahaan terbagi ke dalam lima segmen: Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan Batu Bara, Industri Konstruksi, dan Energi. Segmen usaha Mesin Konstruksi mencakup penjualan dan penyewaan alat berat, serta layanan purna jual. Segmen usaha Kontraktor Penambangan memberi berbagai layanan pertambangan termasuk desain tambang, explorasi, ekstrasi, hauling, barging dan transportasi komoditas. Segmen usaha Pertambangan Batu Bara fokus kepada penambangan dan penjualan batubara. Segmen usaha konstruksi menyediakan... Read More
$ASII $UNTR $IHSG udah pasti dan akan selalu begini.. cuman omon omon sih tukang joget biar cari muka ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ

$UNTR happy cuan untuk yang sudah ikut analisa kita. Pokoknya hold terus sampai dividen. Kalau belum masuk gimana? Bisa buy the dip. Cek bio untuk ikut signal kita
@BUDINIO optimisnya saya sih masuknya danabandar ke $UNTR dan $ASII hari ini jadi sinyal mereka berubah pikiran ๐คฃ
$UNTR $ADRO $AADI
Apapun alasannya, dgn kasus martabe ini smakin menguatkan kalo pemerintah itu justru sebagai biang kekacauan tanpa berpikr panjang lbh dulu, bertundak koboian sekaligus sebagai begal resmi
Ane asli pengen tau ending dari kegoblokan hakiki spt ini, selana hampir 2 dekade di pasar saham, kejadian martabe ini boleh dibilang slah satu langkah menbagongkan dari negeri konoha
Miris sekali, gara2 tidak becus mengurus perusahaan sdr (banyak ruginya), solusi paling gampang yah ngrampok tetangga sdr.
$UNTR
$UNTR: Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan manajemen PT Agincourt Resources (PTAR), entitas usaha United Tractors, guna membahas aspek hukum dan lingkungan dari operasi di tambang emas Martabe. Rosan menambahkan, setiap keputusan pemerintah terkait tambang tersebut akan dibuat dengan hatiโhati. Sebelumnya, PTAR termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah karena dinilai melanggar peraturan lingkungan yang memperburuk dampak banjir di Sumatra pada akhir tahun lalu. Danantara sendiri sempat mengatakan bahwa izin tambang Martabe akan dialihkan ke BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Namun, adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pada pekan lalu bahwa Presiden Prabowo sedang meninjau ulang beberapa kasus dari pencabutan izin usaha 28 perusahaan di Sumatra.
https://snips.stockbit.com/snips-terbaru/-laba-bersih-2025-isat-12-yoy-lampaui-ekspektasi?source=research

Cash is King๐
$EMTK
$AADI & ADRO
$UNTR
Sekarang gaya main nya berubah, baca laporan keuangan nya dan analisis prospek bisnis nya terlebih dahulu baru abis itu buy, bukan buy asal-asalan atau ikut pom-pom orang lain.
Katanya MSCI, UBS, hingga Moody men-downgrade $IHSG gara-gara antek-antek asing kecewa asetnya Jardine diambil sama Danantoro
Tapi hari ini $UNTR malah dihaka sama Danabandar, sedangkan $ASII dibuki sama JP Morgan
Moral value: dalam politik tidak ada kawan dan lawan, yang ada hanyalah kepentingan
1/3



Kasus Martabe itu bukan sekadar โizin dicabutโ. Ini persimpangan hukum tambang, tata kelola lingkungan, politik fiskal, dan sentimen pasar. Pemerintah mencabut izin usaha PT Agincourt Resources sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan & dampak bencana hidrometeorologi (kasus banjir bandang di Sumatera, kemarin).
"... $UNTR (induk perusahaan Agincourt) menyatakan belum dapat info resmi soal pengalihan ke BUMN baru" $ANTM
Pemerintah nilai pencabutan ini bagian dari upaya โperbaikan iklim investasiโ. Ini jelas bukan masalah tunggal lingkungan vs bisnis, tapi soal rule of law, investor certainty, dan dampak makro. Rumor & Noise - Ada narasi โrezim Robin Hoodโ, โambil alih aset strategicโ tanpa proses, sampai spekulasi kroni (tidak terverifikasi). Analis publik, ini provokasi!
Terkait UNTR/ASII, ekspektasi investor asing.
Tambang Martabe berkontribusi besar ke revenue UNTR/ASII. Kontrak karya tidak bisa dicabut hanya dengan pencabutan IUP. Perlu proses terminasi kontrak yang sah (PERHAPI).
"... Kementerian Lingkungan Hidup menggugat Agincourt di PN Jakarta Selatan atas dugaan kerusakan lingkungan (klaim kompensasi ~Rp200 miliar)" Namun, pihak Agincourt ber-alibi curah hujan ekstrem.
Ini bukan semata pencabutan izin. Tegaskan, posisi apakah Indonesia memperkuat rule of law & ESG enforcement atau memicu flight capital investor? Tentu, kedua arah ini punya implikasi berbeda stabilitas jangka panjang terhadap efek samping short-term risk off.
"... ini rumah kita; (jaga) lingkungan kita"
Pemerintah ingin menegakkan kepatuhan lingkungan, dan legal due process masih berlangsung terhadap kontrak karya pun belum otomatis terputus (diplomatik ๐โโ๏ธ).
Sampai ada keputusan pengadilan, kontrak karya adalah payung hukum utama. Terhadap pencabutan izin memang dipandang positif bagi lingkungan, tapi sebaliknya bisa memicu risk off jika investor menilai bahwa ini arbitrer (suka-suka Pemerintah, 'kartu AS!' red).
"... intinya, Indonesia memperkuat aturan & ESG compliance, (alasan) menarik investor jangka panjang yang peka risiko" Titik!
Kasus Martabe adalah cross-domain risk event hukum, lingkungan, dan sentiment. Belum ada kepastian final tentang takeover atau kontrak karya berakhir. Pemerintah masih di fase dialog dan proses legal, jadi sebagai analis fokus data real bukan gosip.
"... penalti lingkungan mengubah risk-off"
Ini bukan sekadar narasi โpencabutan izin tambang.โ Ini game changer intersect antara hukum dan keberlanjutan investasi di bisnis mining Indonesia. Tentu, dari Pemerintah ingin tegakkan aturan dalam rumah sendiri, dan kestabilan ekonomi harus tetap dijaga.
Fokus pada data hukumnya,
bukan bisingnya media ๐คฆโโ๏ธ
https://cutt.ly/5tnwbJfJ
https://cutt.ly/WtnwbJjc
Investigasi lanjutan,
https://stockbit.com/post/28176543
@hukum @lingkungan
@ikliminvestasi @esg
@kontrakkarya
$IHSG

Menteri Investasi dan Hilirisasi Temui PTAR, Bahas Aspek Hukum dan Lingkungan
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan manajemen PT Agincourt Resources (PTAR), entitas usaha United Tractors ($UNTR), guna membahas aspek hukum dan lingkungan dari operasi di tambang emas Martabe. Rosan menambahkan, setiap keputusan pemerintah terkait tambang tersebut akan dibuat dengan hatiโhati. Sebelumnya, PTAR termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah karena dinilai melanggar peraturan lingkungan yang memperburuk dampak banjir di Sumatra pada akhir tahun lalu. Danantara sendiri sempat mengatakan bahwa izin tambang Martabe akan dialihkan ke BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Namun, adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pada pekan lalu bahwa Presiden Prabowo sedang meninjau ulang beberapa kasus dari pencabutan izin usaha 28 perusahaan di Sumatra.
[Sumber: Reuters]
-------
Stockbit Sekuritas
$ASII selama ga jebol kebawah 6600, mnrtku overall viewnya akan terus bagus n menarik kok untuk kedepannya,
Targetnya bisa balik naik ke 6900-7000an.
$UNTR $TLKM
@ndarug $UNTR masih pakai kontrak karya sampai 2042. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
$ADRO $ASII

$ADRO $AADI $UNTR
adro atau aadi..? pilihannya sulit banget
adro diuntungkan ama rampungnya proyek smelter , hasilnya bakal dinikmati tahun ini
aadi diuntungkan ama fundamental yg masih murah dan hrg batubara stabil cenderung naik di feb ini
lalu jgn lupa kuda hitam si UNTR, kalo sengketa ama pemerintah kelar lalu tambang doup, yg joint itu beres juga bakalan whuss...whusss...to the moon.
Wes intinya ambil borongan smua deh
Tidak Semua Tambang Emas Itu Sama
Saham tambang emas di Indonesia itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang bikin banyak investor salah baca, mereka menganggap semua emiten emas itu mesin uang yang sama. Padahal ada yang emasnya benar-benar core, ada yang emasnya ikut menempel di tembaga, ada yang tambangnya belum produksi, ada juga yang tidak punya tambang sama sekali tapi tetap ikut ekosistem emas. Begitu investor campur-aduk semua ini, valuasi jadi kelihatan murah padahal risikonya besar, atau kelihatan mahal padahal kualitas asetnya tinggi. Kuncinya bukan cuma harga emas, tapi fase proyek, jenis izin, luas wilayah, dan posisi di rantai nilai. External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345
Kalau dilihat dari status operasional per September 2025, tujuh entitas sudah menghasilkan revenue dari emas, yaitu ANTM, ARCI, AMMN, $UNTR lewat PTAR, BRMS lewat CPM, $MDKA lewat Tujuh Bukit, dan PSAB lewat JRBM serta Penjom. Dua sisanya beda dunia, $INDY masih development stage di Awakmas jadi belum ada produksi komersial, sementara HRTA tidak punya tambang dan hidup dari hilir manufaktur serta perdagangan emas. Artinya, pembacaan risiko juga beda, yang sudah produksi biasanya fokus ke stabilitas produksi, biaya, dan umur tambang, sedangkan yang belum produksi fokusnya pembiayaan capex, perizinan, konstruksi, serta timeline start produksi. HRTA fokusnya spread margin, pasokan bahan baku, dan kemampuan mengamankan suplai dari penambang.
Dari sisi izin, yang paling dominan masih Kontrak Karya, contohnya MSM, TTN, Agincourt, CPM, Gorontalo Minerals, dan JRBM. IUP Operasi Produksi muncul di ANTAM Pongkor dan Bumi Suksesindo Tujuh Bukit, sedangkan IUPK sudah dipakai Amman di Batu Hijau. Polanya terlihat, aset besar yang historis banyak lahir dari Kontrak Karya, lalu arah kebijakan sekarang mendorong transisi atau kelanjutan operasi lewat IUPK. Ini penting karena investor biasanya mematok risiko legal dan keberlanjutan operasi dari bentuk izin, padahal yang lebih menentukan adalah kepatuhan kewajiban, rencana pengembangan, dan kesanggupan memenuhi tuntutan hilirisasi serta lingkungan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Secara statistik luas wilayah, gap-nya tidak kecil, ini jurang. Agincourt 130.252 Ha lumayan besar, CPM 85.180 Ha nomor dua, lalu JRBM 38.150 Ha, TTN 30.848 Ha, Gorontalo Minerals 24.995 Ha, MSM 8.969 Ha, dan ANTAM Pongkor 6.047 Ha. Dua teratas saja sudah menguasai sekitar dua-pertiga dari total luas yang disebutkan. Konsekuensinya sederhana, ruang eksplorasi, opsi perluasan cadangan, dan fleksibilitas rencana jangka panjang cenderung lebih lebar pada konsesi raksasa dibanding konsesi kecil, meski konsesi kecil tetap bisa sangat profitable kalau grade tinggi dan infrastrukturnya sudah matang.
Ada 3 hal yang bisa kita lihat dari Revenue tambang emas di Indonesia.
Pertama, mata uangnya campur, rupiah dan dolar, jadi tidak apple-to-apple.
Kedua, sebagian angka adalah penjualan emas saja, sebagian angka gabungan emas-perak-tembaga, jadi pembandingnya harus satu rumpun.
Ketiga, revenue besar tidak otomatis laba besar karena struktur biaya tambang porfiri tembaga-emas beda dengan tambang emas murni.
Meski begitu, pola besarnya tetap kebaca, ANTAM menonjol dengan penjualan emas Rp58,67 triliun, UNTR lewat PTAR mencatat Rp10,31 triliun, MDKA mencatat US$1,28 miliar gabungan dan segmen Tujuh Bukit US$281,37 juta, ARCI US$328,70 juta, PSAB US$221,59 juta, BRMS US$178,50 juta, dan AMMN refined gold US$154,74 juta plus emas dalam konsentrat US$1,72 juta.
โ
Sudah menghasilkan revenue
๐ช ANTAM punya tambang Pongkor dan Cibaliung, penjualan emas Rp58,67 triliun
๐๏ธ MDKA Tujuh Bukit, revenue segmen US$281,37 juta, revenue gabungan US$1,28 miliar
๐งช AMMN Batu Hijau, refined gold US$154,74 juta, emas dalam konsentrat US$1,72 juta
๐๏ธ UNTR lewat PTAR Martabe, Rp10,31 triliun, pendapatan bersih PTAR Rp8,93 triliun
โ๏ธ BRMS lewat CPM Poboya, US$178,50 juta
๐ฅ PSAB lewat JRBM dan Penjom, US$221,59 juta
๐ ARCI lewat MSM dan TTN, US$328,70 juta
๐ฐ๏ธ Belum menghasilkan dari tambang emas utama
๐ง INDY Awakmas masih development stage, revenue saat ini dominan energi, segmen mineral ditopang trading nikel
๐งฟ Tidak punya tambang emas
๐ญ HRTA fokus hilir manufaktur dan perdagangan, suplai lewat pembelian pihak ketiga termasuk kerja sama dengan CPM dan PTAR
๐ Izin tambang emas
๐ Kontrak Karya
๐งญ MSM 8.969 Ha
๐งญ TTN 30.848 Ha
๐งญ Agincourt 130.252 Ha
๐งญ CPM 85.180 Ha
๐งญ Gorontalo Minerals 24.995 Ha
๐งญ JRBM 38.150 Ha
๐งพ IUP Operasi Produksi
๐จ ANTAM Pongkor 6.047 Ha
๐ฉ Bumi Suksesindo Tujuh Bukit lokasi Banyuwangi
๐๏ธ IUPK Operasi Produksi
๐ฆ AMNT Batu Hijau mengelola blok Batu Hijau dan prospek Elang
๐ Luas
๐๏ธ Agincourt 130.252 Ha
โ๏ธ CPM 85.180 Ha
๐จ JRBM 38.150 Ha
๐ TTN 30.848 Ha
๐งฒ Gorontalo Minerals 24.995 Ha
๐งญ MSM 8.969 Ha
๐ช ANTAM Pongkor 6.047 Ha
Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
๐งช Campuran mineral yang mengubah profil bisnis
๐ช Emas-perak dominan
๐ ARCI MSM dan TTN
๐๏ธ Agincourt
๐จ JRBM
๐งฑ Emas ikut tembaga
๐ฆ AMNT Batu Hijau tembaga dan perak
โ๏ธ CPM perak dan tembaga
๐ฉ Tujuh Bukit tembaga dan perak
๐งฒ Gorontalo Minerals tembaga, perak, timah hitam, seng
๐ญ Hilirisasi dan pemurnian
๐งฑ AMIN selesai pabrik pemurnian logam mulia, output emas dan perak batangan
๐ช ANTAM punya UBPP Logam Mulia untuk pengolahan dan pemurnian
๐ก๏ธ Cara menghadapi volatilitas harga
๐ฏ ARCI jual spot tanpa kontrak forward
๐งฏ MDKA pakai hedging untuk sebagian produksi
Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.
Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345
Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm
Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
"Riding MBG Momentum via PART"
Di postingan kali ini fokus utama saya akan membahas 3 hal, yakni:
-Kapan penjualan food tray Masuk ke laporan keuangan?
-Tanggapan saya mengenai pendapatan 1T hingga akhir 2025
-Whats my position at PART?
Link:
https://stockbit.com/post/28160323
Random tags:
$BBCA $UNTR $TLKM
Katanya wakanda mau agar negrinya menarik buat investor asing (Riil Sec) Tapi malah sesuka dengkulnya mau gagalin KK. Ini mentrinya yang goblok atau semuanya?
Yang Existing kok dikriminalisasi gini?
$UNTR $ASII
Itu Kontrak Kerja, Bukan IUP
Kalo kontrak aja dilanggar sesuka hati, gimana FDI mau masuk. Ini mentrinya mabuk kecubung darimana?

Pemerintah Tidak Bisa Sembarangan Cabut Kontrak dan Izin Tambang
Pemerintah katanya mau cabut izin Tambang Agincourt anak $UNTR. Padahal Agincourt itu adalah Kontrak Karya. Ini dua rezim yang beda dunia. Kalau yang dipegang adalah IUP atau IUPK, negara memang pegang tombol izin, ada jalur bertahap untuk suspend sampai cabut. Kalau yang dipegang adalah Kontrak Karya, negara tidak sedang mencabut izin, tapi memutus kontrak, dan itu biasanya tidak bisa sepihak tanpa dasar wanprestasi atau tanpa proses sengketa yang rapi. Jadi isu cabut izin pada kasus Agincourt sering bikin investor ritel salah paham sejak awal. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Ada dua kemungkinan besar.
Pertama, yang dimaksud cabut izin sebenarnya bukan Kontrak Karya nya, tapi izin-izin turunan yang menempel ke operasi, misalnya persetujuan lingkungan, izin kehutanan, persetujuan teknis, atau persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Secara praktik, kalau izin-izin turunan itu ditarik, operasi bisa macet walau Kontrak Karya masih ada di atas kertas.
Kedua, pemerintah memang bicara pemutusan Kontrak Karya, tapi itu harus punya dasar pelanggaran material, misalnya kewajiban finansial, kewajiban lingkungan, pelaporan, atau klausul tertentu di kontraknya, lalu biasanya berujung negosiasi keras atau arbitrase.
Kalau investor bandingkan lintas emiten emas di IHSG, profil risikonya terlihat jelas. AMMN itu IUPK, negara sangat kuat secara perizinan, tapi kepastian biasanya lebih rapi karena sudah masuk rezim baru dan jalur perpanjangan sudah jelas 2 kali 10 tahun. ARCI itu Kontrak Karya sampai 2041, BRMS juga banyak Kontrak Karya sampai 2047 sampai 2052, secara teori lebih terlindungi dari keputusan sepihak, tapi begitu masuk sengketa, prosesnya panjang dan headline risk nya tinggi. $ANTM paling campur-aduk, ada IUP, ada IUPK, ada Kontrak Karya lewat anak usaha, jadi risiko dan kontrol pemerintahnya beda-beda per aset, tidak bisa disamaratakan.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Dari sisi bagus vs buruk buat pasar, kabar seperti ini punya dua sisi. Bagusnya, kalau pemerintah serius menertibkan, standar kepatuhan naik, emiten tidak bisa lagi main asal jalan, dan pada jangka panjang kepercayaan pasar bisa pulih. Buruknya, kalau komunikasi publiknya tidak presisi, investor ritel keburu panik, lalu semua saham emas kena sentimen padahal tiap rezim izin berbeda. Syarat agar sisi bagusnya keluar itu sederhana, harus ada basis pelanggaran yang jelas, prosesnya transparan, dan hak jawab perusahaan dibuka. Kalau yang muncul hanya rumor cabut izin tanpa dokumen resmi dan tanpa kronologi pelanggaran, yang terjadi biasanya cuma noise dan volatilitas. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Khusus Agincourt, poin teknis yang paling penting buat investor adalah Kontrak Karya biasanya punya mekanisme penyelesaian sengketa dan standar pembuktian. Pemerintah bisa menang kalau memang ada pelanggaran berat dan terdokumentasi. Perusahaan bisa melawan lewat jalur administrasi di Indonesia untuk keputusan-keputusan pemerintah yang berbentuk surat keputusan, dan untuk sengketa kontrak bisa lewat arbitrase sesuai klausul Kontrak Karya. Jadi bukan soal pemerintah boleh atau tidak boleh, tapi soal dasar hukumnya kuat atau tidak, prosesnya rapi atau tidak, dan apakah yang disentuh itu kontraknya atau izin operasional turunannya.
๐งฑ Bedanya izin dan kontrak karya
๐ชช IUP dan IUPK
โ๏ธ Negara memberi izin dan bisa suspend atau cabut lewat tahapan sanksi
๐ Biasanya kuat di administratif, cepat dampaknya ke operasi
๐ Kontrak Karya
๐ค Relasi kontraktual, pemutusan umumnya harus berdasar wanprestasi
โ๏ธ Sengketa sering panjang, bisa masuk arbitrase
โ๏ธ Izin Tambang
๐ฉ ANTAM
๐งบ Campuran IUP, IUPK, dan Kontrak Karya lewat anak usaha
๐ง Risiko beda per aset, jangan digeneralisasi
๐ฆ AMMN
๐๏ธ IUPK Operasi Produksi sampai 28 Februari 2030, opsi perpanjangan 2 kali 10 tahun
๐จ ARCI
๐ Kontrak Karya sampai 2041, perpanjangan nanti bentuknya IUPK
๐ฅ UNTR
๐ฅ Agincourt Kontrak Karya sampai 2042
๐ช SJR IUP Operasi Produksi mineral logam sampai 2035
๐งฏ Batubara campuran PKP2B dan IUP Operasi Produksi
๐ง BRMS
๐ Banyak Kontrak Karya sampai 2047 sampai 2052
๐งช Ada IUP eksplorasi juga, ini yang paling rentan urusan izin
๐ซ $HRTA
๐ญ Bukan pemegang izin tambang, fokus refinery lewat izin industri dan kerja sama pasokan
Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
๐จ Pemerintah bisa menghentikan tanpa harus cabut Kontrak Karya
๐ Sentuh izin turunan operasional
๐ฟ Persetujuan lingkungan bermasalah
๐ณ Perizinan kawasan kehutanan bermasalah
๐งพ Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya ditahan
โ Dampaknya sama kerasnya ke produksi
โ๏ธ Cara perusahaan melawan kalau memang ada tindakan formal
๐งโโ๏ธ PTUN untuk keputusan administratif
๐งพ Uji prosedur, kewenangan, dan dasar pelanggaran
๐ Arbitrase jika sengketa kontrak
๐ Pakai klausul Kontrak Karya, fokus pada wanprestasi dan pembuktian
๐ค Negosiasi
๐งฉ Paling sering terjadi kalau kedua pihak mau selamatkan operasi dan penerimaan negara
Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.
Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345
Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm
Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
Kalau yg suka teori konspirasi modi dan JM UNTR
Karena cabut tambang
Hari ini malah $UNTR ijo, kalau emang buruk harusnya arb terus kan? Sejak isu tambang di cabut
Logicnya, harusnya lebih komplek lagi bukan cuma cabut mencabut, UT punya ASTRA. JM mayoritas. Surat utang dia bisa naik kalo downgrade rating
$UNTR $ANTM $PTRO
Moody's memang harus menurunkan rating.
Karena lembaga tsb yg memberikan peringkat baik ke United tractors dan subsidiarynya, dan menjadi dasar ke Jardine Matheson utk investasi di Indonesia.
Ketika pemerintah menyita salah satu aset tambang milik Jardine Matheson via UT di Indonesia, utk diserahkan ke Danantara, maka dengan sendirinya peringkat baik Moody's ke Indonesia, beserta rekomendasi2nya jadi salah.
Jadi dia memang harus menurunkan rating, supaya di masa depan tidak dipersalahkan lebih lanjut krn rekomendasikan investasi di indo.