Saham: BBTN - PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

$BBTN broksum hancur, otw 1000 🤣

$BBTN kalau broker summary hari ini jelek, siap2 ke 1000

$BBTN 1.150 DONE 1 LOT 😂
WKWKWK UNTUNG DI 1.200 AN BARU 7 LOT 😂

$BBTN biasanya gw in out di saham ini, cuma karena ada corporate action yaitu spin off BTN Syariah , jadi wait n see dulu, mungkin akan gw tunggu entry kalau udah di bawah 1,100, harus lihat chart dulu

$IHSG $BRIS

$BBTN

𝚙𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚎𝚍𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚗𝚒 𝚜𝚊𝚑𝚊𝚖 ,
𝚢𝚐 𝚕𝚊𝚎𝚗 𝚒𝚓𝚘 , 𝚒𝚗𝚒 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚛𝚊𝚑 𝚖𝚞𝚕𝚞 . 😂

$BBTN makin dihold makin knt*l

$BBTN lebih gede dividen @BJTM

$BBTN sampai jumpa lagi tahun depan

$BBTN bisa yu

$BBTN
Seandainya DPR nya sama kayak. $BBRI bisa tembus 2000 ini $BBTN

$BBTN kayanya orang udh pada males pake bbtn yak?

$BBTN bbtn ke gocap aja lah, bank yg paling ngerugiin masyarakat, ribuan masyarakat yg lunas kpr gak dapet sertifikat di bank ini...salah satunya gw. demi ngeluarin sertifikat harus keluar duit puluhan juta padahal kewajiban mereka ngurus.

$BBTN

$BBTN semoga ke 50, gas

$BBTN semoga 1200

$BBTN ayolah naik

CIS - Cuan Inside Sharing

KORUPSI DI INDONESIA part.3
(cek slide)
sumber : exc. ngomongin uang

random tags$IHSG $BBTN $BRIS
tips trading utk pemula, setuju? https://stockbit.com/post/20680521
disclaimer : catatan pribadi ini hanyalah celoteh / prediksi nubitol, bukan ajakan beli atau jual.. . yuk mari kita sama2 mandiri 💞
(boleh diSHARE semoga bermanfaat)

1/7

$BBTN
Update aja
Posisi Floating Loss -2.92%

TP1=1325
TP2=1370
TP3=1450

Sudah keluar Sell Order di tanggal 03 Desember
kalau mau CL monggo
awak sih masih hold
Kalau mau Average Down bisa tunggu di 1120

Do Your Own Research (DYOR)
*Disclaimer ON
Bukan ajakan beli/jual saham apapun
Setiap keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing

Random Tag $ARTO $SUPA

CIS - Cuan Inside Sharing

PROYEK ABADI part.3
(cek slide)
sumber : exc. ngomongin uang

random tags$IHSG $BBTN $BRIS
tips trading utk pemula, setuju? https://stockbit.com/post/20680521
disclaimer : catatan pribadi ini hanyalah celoteh / prediksi nubitol, bukan ajakan beli atau jual.. . yuk mari kita sama2 mandiri 💞
(boleh diSHARE semoga bermanfaat)

1/6

Menjadi Investor di Dinasti yang Mengalami Kemunduran

Ketika saudara-saudara kita lagi kena musibah karena izin tambang dan deforestasi pemerintah, para menteri sibuk saling lempar bola, tidak mau disalahkan, padahal merekalah hama negara yang memalak rakyat dan merusak alam. Pertanyaan yang tidak enak didengar tapi harus diucap apakah Indonesia sudah mulai masuk fase kehancuran seperti zaman akhir dinasti China? Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Lihat dulu bencana Sumatra 2025 sebagai cermin. Banjir dan longsor di Sumatra menewaskan lebih dari 800 sampai 900 orang, ratusan masih hilang, dan ratusan ribu warga harus mengungsi. Daerah paling parah ada di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Aerial survey dan laporan lapangan menunjukkan tumpukan gelondongan kayu yang hanyut, bukti hutan di hulu sudah digunduli. Sejak 2001, Sumatra kehilangan sekitar 4,4 juta hektare hutan, lebih luas daripada negara Swiss, dan sekitar 54 ribu hektare kawasan hutan di wilayah terdampak sudah dikonversi secara legal untuk tambang dan ekstraksi sumber daya lain. Pemerintah berjanji akan menindak pelanggaran izin tambang, tetapi fakta bahwa izin-izin ini sempat keluar puluhan tahun sebelum musibah menunjukkan akar masalahnya ada di kebijakan, bukan cuma di cuaca.

Secara nasional, data deforestasi makin memperjelas pola. BPS mencatat deforestasi netto Indonesia 2013 sampai 2022 rata-rata ratusan ribu hektare per tahun, dan pada salah satu tahun angkanya sekitar 292 ribu hektare. Laporan Auriga Nusantara menunjukkan laju deforestasi naik lagi, sekitar 257 ribu hektare di 2023 dan 261 ribu hektare di 2024, dengan kontribusi besar dari HTI, sawit, dan tambang. Data Nusantara Atlas mencatat khusus hutan primer, Indonesia kehilangan 279 ribu hektare di 2023 dan 242 ribu hektare di 2024 meskipun ada penurunan persentasenya, angka absolutnya tetap mengerikan. Untuk sawit saja, studi Mongabay mencatat sekitar 30 ribu hektare hutan hilang pada 2023 akibat ekspansi perusahaan sawit, setelah satu dekade sebelumnya sempat melambat. Di sisi lain, laporan tentang tambang menyebut lebih dari 700 ribu hektare hutan sudah dibuka untuk keperluan pertambangan, dan ini jadi area kekhawatiran baru karena Indonesia memperluas eksploitasi batu bara dan nikel. Ahli UGM yang mengkaji ekosistem Batang Toru menjelaskan bahwa konsesi tambang, pembangkit listrik, dan kebun di hulu membuat hutan terfragmentasi dan kehilangan fungsi menahan air, sehingga banjir bandang tinggal menunggu momentum badai besar.

Di atas semua itu, ada angka gelap yang diucapkan pemerintah sendiri. Presiden Prabowo menyebut ada sekitar seribu lebih operasi tambang ilegal di seluruh Indonesia dan jutaan hektare kebun sawit yang status hukumnya bermasalah. Untuk tambang timah saja, kerugian negara akibat penambangan ilegal diperkirakan sekitar 40 triliun rupiah per tahun selama hampir dua puluh tahun, artinya potensi kebocoran sampai 800 triliun rupiah. Uang sebesar itu cukup untuk membangun jaringan tanggul, rumah tahan banjir, dan sistem peringatan dini di seluruh pantai dan DAS besar. Di sini kelihatan jelas pola ala dinasti para elit menjadikan sumber daya alam sebagai lumbung rente, bukan pondasi perlindungan warga.

Sekarang tarik ke sisi fiskal dan ketimpangan. Berdasarkan data APBN, tax ratio 2023 sekitar 10,31 persen dari PDB dengan penerimaan perpajakan 2.155,4 triliun rupiah. Tahun 2024 justru turun menjadi hanya 10,08 persen, padahal kebutuhan belanja negara tidak mengecil. Bank Dunia memproyeksikan tax ratio Indonesia akan seret di sekitar 10 sampai 10,5 persen sampai 2027, jauh di bawah banyak negara lain dengan pendapatan per kapita selevel. Artinya negara ini bawa beban program sosial, subsidi, dan infrastruktur di punggung sistem pajak yang kurus. Cara yang paling gampang ditempuh biasanya menaikkan PPN, memperluas objek cukai, dan memeras sektor formal yang tertib administrasinya. Secara struktur, ini mirip akhir dinasti Han ketika negara mendorong monopoli garam dan besi untuk menambal kas, sementara tuan-tanah besar relatif aman.

Ketimpangan memperparah rasa ketidakadilan. BPS mencatat gini ratio September 2024 sebesar 0,381, naik dari 0,379 di Maret 2024. Di kota malah lebih timpang, gini 0,402, naik dari 0,399. Di beberapa provinsi, misalnya Papua Barat Daya, ketimpangan di desa bisa menembus gini lebih dari 0,41. Orang kaya di atas menguasai porsi belanja jauh lebih besar dibanding mayoritas. Di saat yang sama, Indeks Perilaku Antikorupsi versi BPS turun dari 3,92 di 2023 menjadi 3,85 di 2024 dalam skala nol sampai lima, artinya warga memandang praktik dan toleransi terhadap korupsi ikut memburuk. Transparansi Internasional memberi skor CPI 2024 sebesar 37 dari 100 untuk Indonesia, peringkat 99 dari 180 negara. Ini artinya sektor publik dipersepsikan cukup korup, jauh di bawah rata-rata dunia yang sekitar 43 dan jauh tertinggal dari negara tetangga yang skornya di atas 60.

Kalau ditanya seberapa rapuh negara ini, Fragile States Index 2024 memberikan skor 63,7 untuk Indonesia, turun dari 65,6 di 2023 dan jauh membaik dari puncak kerentanan 84,4 di 2007. Peringkatnya sekitar 102 dari 179 negara, masuk kategori warning, bukan aman total, tetapi juga bukan di bibir jurang. Ini menarik karena menunjukkan dua hal sekaligus negara lebih baik dibanding era pasca krisis dua dekade lalu, tetapi tetap berada di zona kuning. Dalam istilah sejarah dinasti ini fase ketika negara tidak langsung ambruk, namun berbagai retakan sudah jelas terlihat di pajak, kesenjangan, korupsi, dan pengelolaan lingkungan.

Di zaman Dinasti Zhou Timur, Han akhir, dan Jin, kombinasi seperti ini yang pelan-pelan menggerus legitimasi. Elit menguasai pajak dan tanah, bencana alam makin sering dan mematikan karena sistem irigasi dan hutan rusak, sementara di istana para pejabat sibuk saling tuding. Setiap banjir besar dianggap teguran Langit, tetapi respon kebijakan berhenti di ritual dan pengumuman, bukan reformasi. Rakyat makin yakin bahwa mereka membayar pajak untuk membiayai gaya hidup bangsawan dan perang faksi, bukan untuk perlindungan. Ujungnya pemberontakan petani dan bangkitnya panglima daerah, lalu dinasti runtuh. Di Indonesia hari ini, banjir Sumatra tidak akan otomatis melahirkan pemberontakan bersenjata, tetapi narasi bahwa izin tambang dan deforestasi legal dibiarkan bertahun-tahun sebelum rakyat mati tertimbun lumpur sudah jadi opini arus utama, bukan hanya suara aktivis.

Untuk investor, ini semua bukan sekadar drama politik. Ini peta risiko struktural. Tax ratio yang tersendat di 10 persen memberi sinyal bahwa ke depan pemerintah akan terus mencari cara memperluas basis penerimaan. Jika pajak atas konsumsi dan sektor formal dinaikkan berulang-ulang, emiten yang labanya sensitif terhadap daya beli bawah akan kena tekanan. Di sisi lain, angka deforestasi ratusan ribu hektare per tahun, kerugian 40 triliun per tahun dari tambang ilegal, dan jutaan hektare sawit ilegal memberi gambaran bahwa sektor berbasis ekstraksi berada di bawah ancaman ganda. Di satu sisi mereka nikmati rente regulasi, di sisi lain risiko pukulan balik lewat penegakan hukum, gugatan lingkungan, dan tekanan internasional makin besar.

Sikap rasional bagi investor di tengah elite yang berperilaku seperti ini adalah menganggap negara sebagai sistem yang bisa terguncang, bukan tembok abadi. Itu berarti beberapa hal praktis. Pertama, hindari portofolio yang terlalu bergantung pada satu jenis kebijakan atau satu lingkar kekuasaan. Emiten yang hidup murni dari konsesi tambang, proyek negara, atau kontrak yang sangat politis mungkin tampak manis saat ini, tetapi rapuh kalau rezim atau tekanan publik berubah cepat setelah bencana dan skandal. Kedua, perkuat porsi sektor yang kebutuhan produknya tetap ada bahkan ketika fiskal ketat dan pajak berubah, misalnya kesehatan, pangan, logistik dasar, dan teknologi yang efisiensi biaya. Ketiga, lihat laporan keberlanjutan dan tata kelola, bukan cuma laba. Di negara dengan CPI 37, FSI 63,7, dan deforestasi ratusan ribu hektare per tahun, perusahaan yang sembrono soal lingkungan dan tata kelola membawa risiko reputasi dan litigasi yang nyata. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Keempat, sebar eksposur geografis. Kalau Bank Dunia saja memprediksi tax ratio Indonesia mentok di sekitar 10 persen beberapa tahun ke depan, target politik tax ratio 16 persen berarti akan ada masa-masa kebijakan fiskal yang agresif. Investor yang seluruh asetnya terkunci di dalam negeri otomatis menjadi sapi perahan ketika pemerintah kepepet fiskal. Menyimpan sebagian aset di luar negeri lewat saham global, ETF, atau instrumen lain bukan sikap tidak cinta tanah air, tetapi pelajaran yang sama dengan pedagang dinasti Cina zaman dulu yang menyimpan perak dan jaringan dagang lintas kota agar selamat saat istana terbakar. Kelima, investasi non finansial harus jalan terus kemampuan membaca data, memahami laporan keuangan, dan mengerti arah kebijakan pajak dan lingkungan. Di akhir dinasti, keluarga yang selamat adalah yang membaca tanda-tanda sebelum bendera berganti. Di Indonesia hari ini, investor yang berani melihat angka tax ratio, gini, CPI, FSI, dan deforestasi apa adanya, lalu menata portofolio dengan asumsi elit akan tetap rakus, punya peluang jauh lebih besar untuk tidak ikut tenggelam ketika negara terguncang.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBTN $BUMI $BREN

BBTN

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1,150

-15

(-1.29%)

49.46 M

36.89 M

Company Background