IHSG: Mixed Sentiment dari Pengumuman FTSE Russell terkait Status Pasar Indonesia & Pernyataan Ambigu Presiden Prabowo terkait Hasil Tambang

▪️ FTSE Russell pada Jumat (13/11) mengumumkan tetap mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market dan tidak dimasukkan ke dalam watch list, sama seperti pengumuman yang disampaikan pada Oktober 2026 [https://stockbit.com/post/37409345].

▪️ Meski mengakui “perkembangan positif” yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia untuk memperkuat transparansi, pemantauan pengawasan, dan penegakan regulasi, FTSE Russell melanjutkan penundaan (freeze) atas sejumlah penambahan dan pembaruan indeks ke atas bagi pasar saham Indonesia untuk review Desember 2026. Meski demikian, FTSE Russell, tetap melaksanakan pembaruan indeks untuk review Desember 2026 seperti penghapusan efek, termasuk saham dengan high shareholding concentration (HSC) [https://stockbit.com/post/37409509].

▪️ Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (14/11) menginstruksikan bahwa “mulai dari sekarang” setidaknya 70% hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara. Presiden Prabowo juga menambahkan, jika perlu, saham–saham pertambangan dikuasai oleh pemerintah. Presiden Prabowo menambahkan bahwa penanaman modal masih diperbolehkan, tetapi mayoritas keuntungan harus dinikmati oleh negara setelah dana investasi kembali. Di sisi lain, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan ini “sudah kita tegakkan” dan “dalam beberapa bulan akan kita rasakan manfaatnya.”

[Sumber: FTSE Russell, Liputan6]

Stockbit’s Commentary

▪️ Kami menilai langkah FTSE Russell yang tidak mengikuti MSCI untuk melakukan konsultasi downgrade serta mengakui “perkembangan positif” reformasi pasar modal dapat menjadi angin segar dan sentimen positif bagi IHSG. Namun, kelanjutan langkah–langkah perbaikan pasar modal Indonesia perlu terus dikawal. Salah satu yang ditunggu investor saat ini adalah proses penegakan hukum lebih lanjut, di mana sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan bahwa pihaknya akan memperluas pendekatan penegakan hukum ke proses pidana, jika memenuhi unsur pidana.

▪️ Sementara itu, instruksi Presiden Prabowo berpotensi kembali menjadi overhang bagi sektor komoditas, meski belum terdapat kejelasan terkait: 1) apakah kebijakan ini sudah berjalan atau sesuatu yang baru, mempertimbangkan ambiguitas pernyataan Prabowo yakni “mulai dari sekarang” dan “ini sudah kita tegakkan”; 2) jika baru, interpretasi dan perhitungan dari “70%” hasil pertambangan yang dimaksud, mengingat kontribusi penambang ke negara sudah signifikan jika dibandingkan dengan laba bersihnya, yakni royalti, PPh, kewajiban DMO, dan bea ekspor. Dari kacamata risiko, instruksi ini kembali mencuatkan wacana gross split minerba yang sempat santer pada pertengahan tahun dan akhirnya dibatalkan pada Juni 2026 [https://snips.stockbit.com/snips-terbaru/-pemerintah-batalkan-wacana-gross-split-minerba-akan-relaksasi-kuota-rkab]. Ke depan, investor perlu memantau klarifikasi dan/atau keterangan lanjutan dari pemerintah, terutama dari Kementerian ESDM, terkait instruksi tersebut.

-------
Stockbit Group

Read more...
2013-2026 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy