$NINE
PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE) saat ini SEDANG MEMPERCEPAT transformasi bisnisnya dari sektor teknologi ke sektor pertambangan dan energi melalui skema inbreng pada aksi rights issue.
Berikut adalah rincian perkembangan terbaru mengenai akuisisi tambang batu bara di Mongolia dan kelanjutan rencana aksi korporasinya:
馃攷 Perkembangan Langkah Akuisisi Tambang Mongolia
* Status Kepemilikan Opsi:
NINE telah resmi menandatangani perjanjian hak opsi pembelian (option to purchase) atas aset pertambangan milik Poh Golden Ger Resources Pte Ltd (PGGR), entitas bagian dari Poh Group yang dikendalikan oleh pengendali baru NINE, Poh Kay Ping.
Hak eksklusif ini mengamankan posisi NINE untuk mengeksekusi akuisisi.
* Detail Aset Tambang:
Aset yang akan diintegrasikan mencakup dua konsesi pertambangan batu bara dan semi-soft coking coal di Mongolia. Salah satunya adalah Tambang Nuurst seluas 2.497 hektar dengan estimasi cadangan mencapai 478 juta ton.
* Valuasi & Penilaian Independen:
Nilai indikatif aset tersebut diperkirakan mencapai USD 150 juta (sekitar Rp2,5 triliun).
Namun, nilai finalnya MASIH MENUNGGU hasil penilaian dari dua lembaga penilai independen asal Indonesia dan Australia.
* Kemitraan Operasional:
PGGR selaku pemilik aset telah menandatangani kerja sama dengan kontraktor besar asal Inner Mongolia, Tiongkok, dengan komitmen investasi operasional lebih dari USD 100 juta untuk mengejar target kapasitas produksi hingga 20 ton per tahun.
--------
馃搱 Kelanjutan Rencana Rights Issue & Mekanisme
* Tanpa Beban Kas (Skema Inbreng):
Manajemen menegaskan bahwa akuisisi jumbo ini tidak akan menggunakan kas internal perusahaan ataupun pendanaan pihak ketiga/perbankan.
* Proses Transaksi:
Aset tambang di Mongolia akan langsung dimasukkan ke dalam perseroan melalui skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Poh Group akan mengeksekusi haknya dengan mengalihkan aset tambang (inbreng) sebagai setoran modal, sehingga terjadi proses reverse takeover (RTO).
Tingkat Kelulusan:
Aksi korporasi ini masih harus melewati persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta pemenuhan izin regulasi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI)
----> Makanya kita tunggu pengumuman RUPSLB ulang (karena yang lalu tidak quorum), untuk persetujuan perubahan anggaran dasar !...