[%BchK%] Kementrian si Paling HAM [%WbBu%] [%CPiG%] [%lbLC%]

Link : 
[%ekev%]

@skydrugz27 Kementrian si Paling HAM $AMRT $DNET $IHSG

Link : 
http://youtube.com/post/UgkxyfBWbWjj3Os-bopIgagIuiH9BLTgUMa-?si=9W6gxZe0PCmWZOt1

Apakah Ada Potensi Bahaya RUU KUHAP? PART 1

Disclaimer, ini tulisan berdasarkan RUU KUHAP yang saya baca baru versi RUU nya dari situs ICJR. Saya belum dapat versi UU-nya. Bisa saja beda apa yang di RUU dengan UU yang sudah disahkan.

Dalam RUU tersebut, disebutkan bahwa RUU KUHAP ini mau modern, menjunjung HAM, melindungi tersangka dan terdakwa, tapi di dalam pasal justru banyak celah yang bikin posisi rakyat makin lemah di hadapan aparat. Hal yang kelihatan teknis seperti frasa keadaan mendesak, penilaian penyidik, atau syarat minimal 2 alat bukti, diam-diam bisa menentukan apakah seseorang tidur di rumah atau di sel tahanan. Penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran harta bisa dilakukan dulu, izin hakim belakangan, cukup dengan alasan keadaan mendesak versi penyidik sendiri. Lama penahanan boleh mengikuti ancaman maksimum pidana, artinya orang yang belum tentu bersalah bisa mendekam belasan sampai puluhan tahun sambil menunggu sistem bekerja. Untuk rakyat biasa yang hanya baca headline, semua ini mungkin terasa jauh, padahal kalau diterjemahkan ke kejadian sehari-hari, gambarannya bisa sesederhana rumah digerebek mendadak, gaji tidak bisa diambil karena rekening diblokir, dan keluarga menanggung malu padahal perkara belum jelas.

Di dunia ideal yang sering disebut masyarakat sipil yang menghormati HAM, hukum acara pidana seharusnya punya beberapa rem utama. Pertama, setiap tindakan negara yang mengganggu hak dasar seperti kebebasan, privasi, dan harta benda harus lebih dulu disaring oleh hakim. Bukan polisi yang menilai sendiri, tapi hakim independen yang memutus apakah penggeledahan, penyitaan, atau penahanan memang perlu dan proporsional. Kedua, wewenang aparat harus tertulis jelas, sempit, dan tidak pakai kalimat karet. Kalau aturan longgar dan multitafsir, rakyat tidak pernah benar-benar tahu kapan kekuasaan negara berhenti. Ketiga, hak mendapat bantuan hukum harus nyata, bukan formalitas. Hubungan antara advokat dan klien harus terlindungi, supaya orang berani jujur ke penasihat hukumnya tanpa takut setiap kalimatnya didengar negara.

Masalahnya, sejumlah pasal dalam draf RUU KUHAP malah bergerak berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar itu. Pada level bahasa, drafnya penuh klaim soal perlindungan hak, tapi di level teknis, kekuasaan justru digeser dari hakim ke penyidik dan penyelidik. Penyidik diberi jalan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, sampai pemblokiran aset dalam keadaan mendesak dengan alasan yang bisa didasarkan pada penilaian penyidik sendiri. Secara praktik, ini menjadikan penyidik sebagai hakim keadaan mendesak. Izin pengadilan boleh menyusul dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2×24 jam atau beberapa hari kerja. Artinya kerusakan terhadap privasi dan reputasi sudah terjadi, baru nanti diperdebatkan apakah seharusnya itu boleh atau tidak.

Bayangkan simulasi sederhana. Seorang guru honorer aktif di media sosial mengkritik kebijakan pejabat lokal. Ada laporan polisi soal dugaan ujaran kebencian atau penyebaran kabar bohong. Penyidik menganggap kasus ini serius dan menilai ada risiko bukti digital akan dihapus. Dengan dalih keadaan mendesak berdasarkan penilaian penyidik, tim bisa datang malam-malam, menggeledah rumah, menyita ponsel dan laptop, memblokir akun tertentu, lalu izin hakim diurus setelah tindakan dilakukan. Tetangga melihat, gosip beredar, nama baik hancur. Padahal nanti di pengadilan bisa saja perkara ini dinilai lemah, tetapi kerusakan sosial dan psikologis telanjur terjadi.

Bahaya berikutnya ada di syarat penetapan tersangka dan alasan penahanan. RUU tetap memakai standar minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian menangkap atau menahan. Sekilas terdengar wajar. Masalahnya, dua alat bukti ini sering sekali masih bersifat sangat awal dan belum teruji. Bisa berupa print out postingan dan satu keterangan saksi, atau laporan internal dan satu dokumen. Di atas kertas sah, di lapangan sangat rentan salah tangkap atau salah jerat.

Alasan penahanan juga dibuat sangat longgar. Selain faktor lari, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, ada alasan lain yang sangat subjektif misalnya tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, atau memberikan informasi tidak sesuai fakta. Di ruang pemeriksaan, perbedaan posisi kekuasaan sangat besar. Ketika seseorang memilih diam, minta waktu konsultasi dengan advokat, atau menolak menandatangani berita acara karena merasa isinya tidak sesuai, sikap ini bisa dengan mudah dicap tidak kooperatif. Label itu lalu dipakai untuk menjustifikasi penahanan. Hak untuk membela diri dan tidak mempersalahkan diri sendiri berpotensi diubah menjadi alasan untuk memasukkan seseorang ke sel.

Sekarang tambahkan satu angka lagi yang tidak kalah ngeri. Pasal tentang penahanan membuka peluang lama penahanan mengikuti ancaman maksimum pidana. Secara prinsip, penahanan pra putusan seharusnya hanya untuk menjamin proses, bukan sebagai hukuman terselubung. Tetapi kalau ancaman maksimal sebuah pasal 15 atau 20 tahun, berarti tersangka yang belum terbukti bersalah bisa saja ditahan selama itu. Ini mengubah penahanan menjadi sejenis hukuman dini. Di mata rakyat sipil, pesan yang sampai sederhana. Begitu masuk mesin hukum, sangat sulit keluar dengan utuh.

Bahaya bertambah ketika melihat posisi penyelidik. Dalam konsep ideal, penyelidik tugasnya hanya mencari dan menemukan peristiwa pidana, semacam tahap awal untuk melihat apakah sesuatu patut dinaikkan ke penyidikan. Dalam draf ini, penyelidik diberi wewenang sangat luas, termasuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan bahkan melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan atas perintah penyidik. Frasa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab terdengar cantik, tetapi sangat kabur. Untuk aparat yang baik, mungkin tidak masalah. Untuk aparat yang oportunis, ini jadi karpet merah untuk tindakan di luar kontrol publik.

Sekarang bayangkan skenario lain. Sekelompok mahasiswa mengorganisir diskusi publik yang kritis terhadap kebijakan keamanan. Panitia aktif membuat poster dan siaran langsung. Penyelidik bisa dianggap perlu mengambil langkah cepat dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan kombinasi perintah penyidik dan ruang luas tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, panitia bisa saja diciduk, diinterogasi, bahkan ditahan sementara. Di atas kertas semua memakai istilah penegakan hukum. Di lapangan, pesan psikologisnya ke masyarakat jelas. Jangan macam-macam, jangan terlalu vokal.

Satu titik rawan yang sangat krusial tetapi sering luput dari mata awam adalah rusaknya kerahasiaan hubungan advokat dan klien. Dalam perkara tertentu, terutama yang dikategorikan kejahatan terhadap keamanan negara, draf memberi wewenang pejabat untuk mendengar isi pembicaraan antara advokat dengan tersangka atau terdakwa. Bagi orang yang tidak biasa berurusan dengan pengadilan, ini mungkin terlihat sepele. Padahal dalam tradisi hukum modern, kerahasiaan pembicaraan advokat dan klien adalah pondasi hak pembelaan. Begitu klien merasa setiap kalimat yang ia ucapkan bisa saja didengar negara, ia tidak akan berani jujur. Advokat pun kesulitan menyusun strategi yang efektif, karena lawan sudah ikut duduk di ruang konsultasi.

Kita bisa bayangkan seorang pegawai negeri rendah pangkat yang terseret dalam kasus besar. Ia sebenarnya punya informasi penting tentang atasan yang menyuruhnya menandatangani berkas bermasalah. Di satu sisi ia ingin jujur ke advokat, di sisi lain ia tahu pembicaraan itu berpotensi didengar aparat. Ia memilih aman, diam, dan hanya menjawab apa adanya di permukaan. Negara kehilangan kesempatan membongkar kejahatan secara tuntas, dan yang dikorbankan malah orang kecil di ujung rantai.

Jika semua potongan ini digabung, terlihat pola besar yang mengkhawatirkan. Kontrol hakim ditempatkan belakangan, sering hanya sebagai stempel setelah upaya paksa dilakukan. Penyidik dan penyelidik diberi ruang subyektif yang luas melalui kalimat penilaian penyidik dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ambang penetapan tersangka dan alasan penahanan dibiarkan lentur sehingga orang yang bersikap kritis atau sekadar hati-hati dalam pemeriksaan bisa dicap menghambat dan lalu ditahan. Di saat yang sama, kanal utama untuk melindungi diri yaitu bantuan hukum yang efektif malah dilemahkan dengan membiarkan negara mendengar percakapan advokat dan klien dalam jenis perkara tertentu.

Semua ini bukan soal tidak percaya pada polisi secara personal, tetapi soal desain kekuasaan. Hukum acara pidana yang sehat harus diasumsikan berlaku bukan hanya pada aparat ideal, tetapi juga pada situasi paling buruk ketika ada aparat yang menyalahgunakan wewenang. Di titik itu, satu-satunya tameng rakyat sipil adalah rem yudisial yang kuat, batasan wewenang yang jelas, dan hak pembelaan yang tidak boleh diganggu. Kalau RUU KUHAP bergerak ke arah yang justru menghapus atau melonggarkan rem-rem ini, wajar kalau rakyat sipil merasa khawatir. Bukan karena anti penegakan hukum, tetapi karena tidak ingin hidup dalam sistem yang memungkinkan orang biasa dijadikan korban sampingan demi kenyamanan kekuasaan.

Ringkasan TLDR
🟦 Prinsip Ideal Civil Society yang Menjunjung HAM
• ⚖️ Judicial oversight wajib muncul sejak awal
 ◦ 📜 Semua upaya paksa harus dengan izin tertulis hakim
 ◦ 🔍 Tujuan. mencegah subjektivitas aparat

• 🛡️ Kepastian hukum dan akuntabilitas
 ◦ 🧩 Kewenangan negara harus terbatas dan jelas
 ◦ 🚫 Tidak boleh ada frasa karet

• 👥 Hak bantuan hukum yang efektif
 ◦ 🔒 Kerahasiaan advokat klien harus mutlak
 ◦ 🧱 Tanpa privasi, pembelaan jadi tidak bermakna

🟥 Ketentuan RUU KUHAP yang Menyimpang dari Prinsip Ideal
• 🚨 Upaya paksa berbasis subjektivitas aparat
 ◦ 📌 Pasal 106. penggeledahan karena “penilaian Penyidik”
 ◦ 📌 Pasal 112A. penyitaan karena “penilaian Penyidik”
 ◦ 📌 Pasal 132A. pemblokiran aset karena “penilaian Penyidik”
 ◦ 🔥 Aparat boleh bertindak dulu, izin hakim menyusul

• 🧱 Kewenangan penyelidik terlalu luas
 ◦ 🧭 Boleh lakukan tindakan lain “yang bertanggung jawab”
 ◦ 🚓 Bisa lakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan atas perintah Penyidik
 ◦ ⚠️ Frasa karet membuka celah represif

• 🔎 Ambang batas Tersangka terlalu rendah
 ◦ 🧾 Hanya butuh 2 alat bukti awal
 ◦ ⛓️ Langsung bisa ditangkap dan ditahan
 ◦ ⚠️ Risiko orang yang belum tentu salah ikut terseret

🟧 Masalah Penahanan dalam RUU KUHAP
• 🕳️ Alasan penahanan subjektif
 ◦ 🗣️ Tidak bekerja sama
 ◦ ❗ Memberi info “tidak sesuai fakta”
 ◦ 🛑 Menghambat pemeriksaan
 ◦ 🎭 Alasan ini bisa menjerat orang yang hanya menggunakan hak untuk diam

• ⏳ Durasi penahanan sangat ekstrem
 ◦ 📚 Dapat berlangsung hingga batas ancaman pidana maksimum
 ◦ 🧨 Penahanan pra-peradilan berpotensi berubah jadi hukuman dini

🟥 Pembatasan Serius Hak Advokat dan Klien
• 🔍 Pasal 143. aparat boleh mendengar percakapan advokat-klien dalam kasus tertentu
 ◦ 🔒 Privasi hilang, pembelaan tercemar
 ◦ ⚖️ Ini bertentangan dengan standar HAM internasional

• 👁️ Advokat hanya boleh “menyatakan keberatan”
 ◦ 🧾 Dicatat, tanpa jaminan aparat menghentikan pertanyaan menjerat
 ◦ 🚫 Tidak ada perlindungan nyata terhadap intimidasi

🟥 Akar Potensi Kesewenang-wenangan
• 🔥 Keputusan upaya paksa diletakkan pada eksekutif, bukan yudikatif
• 📌 “Penilaian Penyidik” sebagai dasar tindakan paksa
• 🎯 Ambang penetapan Tersangka rendah
• 🧱 Pasal penahanan membuka ruang interpretasi
• 🔒 Privasi advokat-klien dilemahkan
• ⛓️ Penyelidik diberi kewenangan luas tanpa batas yang jelas

🟩 Intinya
• ⚠️ Potensi kesewenang-wenangan memang ada dan cukup besar
• 🛑 Sumber utamanya. upaya paksa tanpa kontrol hakim sejak awal
• 🧩 Diperkuat alasan penahanan subjektif
• 🔥 Ditambah lemahnya perlindungan bantuan hukum
• 🎯 Hasil akhirnya. warga yang belum tentu salah tetap bisa langsung terkena upaya paksa hanya karena standar bukti rendah + subjektivitas penyidik

Kalau penyidiknya suci dan malaikat maka RUU KUHAP ini memang sempurna. Tapi kalau penyidiknya adalah keturunan iblis, maka game over.

$BBRI $PIPA $DADA