Trump Masih Maksa Mau Kasi Tarif Meskipun Supreme Court Sudah Batalkan Aturan Tarif Sebelumnya

Diskusi hari ini bukan di External Comunity Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community menggunakan kode: A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif darurat Trump membuat pasar langsung gaduh karena banyak yang mengira tarif global otomatis berhenti. Yang terjadi justru lebih mirip ganti jalur hukum, bukan menyerah. Upgrade Skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Di sistem ketatanegaraan AS, tarif diperlakukan sebagai pajak impor. Pajak dan pungutan pada prinsipnya wilayah Kongres. Presiden bisa bergerak kalau Kongres memang pernah memberi delegasi kewenangan lewat undang-undang yang jelas.

Diskusinya di thread ini https://stockbit.com/post/28673944

Tarif darurat yang dibatalkan itu bertumpu pada IEEPA, kepanjangan dari International Emergency Economic Powers Act 1977. IEEPA dirancang untuk keadaan darurat ekonomi internasional seperti sanksi, pembekuan aset, dan pembatasan transaksi, lalu dipakai untuk memperluas tarif ke banyak negara secara cepat. Upgrade Skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Langkah itu memicu gelombang gugatan. Inti gugatan bukan soal suka atau tidak suka tarif, melainkan soal dasar kewenangannya. Apakah undang-undang darurat ekonomi bisa dipakai untuk memungut tarif luas yang efeknya setara pajak.

Mahkamah Agung kemudian memutus bahwa IEEPA tidak memberi wewenang untuk mengenakan tarif luas. Maknanya tegas, jalur IEEPA tertutup untuk tarif model itu. Pemerintah tidak bisa mengulang pola yang sama dengan undang-undang yang sama.

Namun putusan itu tidak mematikan semua jalur tarif. Mahkamah Agung tidak mengatakan Presiden dilarang memasang tarif sama sekali. Pengadilan hanya menutup satu pintu, sehingga Gedung Putih mencari pintu lain yang memang disediakan Kongres.

Karena itu muncul rencana tarif 10% ke semua negara. Secara teknik hukum, ini dibingkai lewat Section 122 dalam Trade Act 1974. Section 122 memberi ruang tarif sementara dengan batas persentase dan batas waktu, biasanya untuk merespons tekanan besar pada neraca pembayaran.

Section 122 terlihat lebih aman secara teks karena memang menyebut tarif dan punya pagar pembatas. Tetapi titik rawannya ada di syarat faktual. Pemerintah harus bisa menunjukkan alasan yang nyambung dengan tujuan Section 122, bukan sekadar alat tekanan negosiasi.

Di saat yang sama, Gedung Putih biasanya menyiapkan jalur yang lebih panjang umur. Section 301 dalam Trade Act 1974 dipakai untuk tarif setelah investigasi praktik dagang tidak adil. Section 232 dalam Trade Expansion Act 1962 dipakai untuk tarif berbasis alasan keamanan nasional pada sektor tertentu. Upgrade Skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Lalu bagaimana ke perjanjian dagang Amerika Serikat dan Indonesia yang baru diteken. Deal bilateral tidak otomatis gugur karena satu dasar tarif domestik dibatalkan, karena isi deal biasanya jauh lebih luas dari angka tarif, termasuk standar teknis, hambatan non-tarif, kuota, dan komitmen akses pasar. Risiko paling nyata justru pada tumpang tindih implementasi, apakah tarif 10% diperlakukan sebagai lapisan tambahan, atau dianggap sudah tercakup, dan jawabannya akan muncul dari aturan pelaksana bea-cukai dan petunjuk operasional.

🧭 Kronologi
🗓️ IEEPA, International Emergency Economic Powers Act 1977, dipakai untuk tarif luas karena diklaim kondisi darurat ekonomi.
⚖️ Mahkamah Agung membatalkan pemakaian IEEPA untuk tarif luas.
🔁 Pemerintah beralih ke pasal dagang lain untuk menjaga tarif tetap hidup.

🧩 IEEPA 1977. Alat darurat ekonomi, cocok untuk sanksi dan pembatasan transaksi, bukan pajak impor global.
⏳ Section 122 Trade Act 1974. Tarif sementara, ada batas angka dan batas waktu.
🔎 Section 301 Trade Act 1974. Tarif berbasis investigasi praktik dagang tidak adil, lebih prosedural.
🛡️ Section 232 Trade Expansion Act 1962. Tarif sektor tertentu berbasis alasan keamanan nasional.

🧨 Titik rawan hukum yang biasanya digugat
⚠️ Kesesuaian alasan dengan syarat pasal, terutama untuk Section 122.
⚠️ Prosedur dan pembuktian investigasi, terutama untuk Section 301 dan Section 232.
⚠️ Cara penerapan di pelabuhan, karena efek riil lahir dari aturan pelaksana.
Upgrade Skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

🤝 Dampak praktis ke deal AS Indonesia
✅ Deal tidak otomatis batal.
🧾 Yang menentukan biaya impor adalah petunjuk bea-cukai, apakah 10% menumpuk atau tidak.
📦 Carve-out dan kuota, bila ada, biasanya paling cepat terasa dampaknya.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$KLBF $BBRI $ADRO