Kasus Martabe itu bukan sekadar “izin dicabut”. Ini persimpangan hukum tambang, tata kelola lingkungan, politik fiskal, dan sentimen pasar. Pemerintah mencabut izin usaha PT Agincourt Resources sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan & dampak bencana hidrometeorologi (kasus banjir bandang di Sumatera, kemarin).
"... $UNTR (induk perusahaan Agincourt) menyatakan belum dapat info resmi soal pengalihan ke BUMN baru" $ANTM
Pemerintah nilai pencabutan ini bagian dari upaya “perbaikan iklim investasi”. Ini jelas bukan masalah tunggal lingkungan vs bisnis, tapi soal rule of law, investor certainty, dan dampak makro. Rumor & Noise - Ada narasi “rezim Robin Hood”, “ambil alih aset strategic” tanpa proses, sampai spekulasi kroni. (tidak terverifikasi). Analis publik, ini provokasi!
Terkait UNTR/ASII, ekspektasi investor asing.
Tambang Martabe berkontribusi besar ke revenue UNTR/ASII. Kontrak karya tidak bisa dicabut hanya dengan pencabutan IUP. Perlu proses terminasi kontrak yang sah (PERHAPI).
"... Kementerian Lingkungan Hidup menggugat Agincourt di PN Jakarta Selatan atas dugaan kerusakan lingkungan (klaim kompensasi ~Rp200 miliar)" Namun, pihak Agincourt ber-alibi curah hujan ekstrem.
Ini bukan semata pencabutan izin. Tegas, posisi apakah Indonesia memperkuat rule of law & ESG enforcement atau memicu flight capital investor? Tentu, kedua arah ini punya implikasi berbeda stabilitas jangka panjang terhadap efek samping short-term risk off.
"... ini rumah kita; (jaga) lingkungan kita"
Pemerintah ingin menegakkan kepatuhan lingkungan, dan legal due process masih berlangsung terhadap kontrak karya pun belum otomatis terputus (diplomatik 🙎♂️).
Sampai ada keputusan pengadilan, kontrak karya adalah payung hukum utama. Terhadap pencabutan izin memang dipandang positif bagi lingkungan, tapi sebaliknya bisa memicu risk off jika investor menilai bahwa ini arbitrer (suka-suka Pemerintah, 'kartu AS!' red).
"... intinya, Indonesia memperkuat aturan & ESG compliance, (alasan) menarik investor jangka panjang yang peka risiko" Titik!
Kasus Martabe adalah cross-domain risk event hukum, lingkungan, dan sentiment. Belum ada kepastian final tentang takeover atau kontrak karya berakhir. Pemerintah masih di fase dialog dan proses legal, jadi sebagai analis fokus data real bukan gossip.
"... penalti lingkungan bisa mengubah risk-off"
Ini bukan sekadar narasi “pencabutan izin tambang.” Ini game changer intersect antara hukum dan keberlanjutan investasi di bisnis mining Indonesia. Tentu, dari Pemerintah ingin tegakkan aturan dalam rumah sendiri, dan kestabilan ekonomi harus tetap dijaga.
Fokus pada data hukumnya,
bukan bisingnya media 🤦♂️
https://cutt.ly/Itb4u6De
https://cutt.ly/Ztb4u5js
@hukum @lingkungan
@ikliminvestasi @esg
@kontrakkarya
$IHSG
