$DSFI berada di persimpangan paling strategis antara program negara, nelayan, dan pasar ekspor.

Dalam visi–misinya, DSFI secara eksplisit menyatakan kemitraan aktif dengan nelayan dan komunitas pesisir di seluruh Indonesia, serta kerja sama dengan instansi pemerintah untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan nasional. Ini membuat DSFI sangat relevan dengan program pemerintah pembuatan 1.500 kapal ikan baru.

Program tersebut akan meningkatkan kapasitas tangkap nelayan nasional secara signifikan. Namun peningkatan suplai ikan tidak otomatis bernilai ekonomi tanpa perusahaan yang mampu menyerap, mengolah, dan mengekspor hasil tangkapan itu. DSFI berada tepat di posisi itu sebagai offtaker dan eksportir aktif, dengan jaringan nelayan yang sudah berjalan, bukan baru dibangun.

Lebih jauh, DSFI juga merupakan anggota AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia) — asosiasi resmi yang selama ini menjadi mitra pemerintah dan KKP dalam pengembangan perikanan berkelanjutan, sertifikasi, hingga fasilitasi akses pasar ekspor. Posisi ini membuka isu strategis tambahan.

potensi DSFI untuk memperoleh fasilitas kebijakan ekspor, termasuk tarif 0% ekspor tuna, seiring kebijakan pemerintah yang mendorong daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
Artinya, DSFI tidak hanya berpotensi naik volume akibat tambahan kapal nelayan, tetapi juga berpotensi naik margin jika fasilitas kebijakan ekspor (seperti tarif 0%) terealisasi. Kombinasi volume + margin inilah yang biasanya menjadi titik masuk minat beli besar, jauh sebelum angka resmi muncul di laporan keuangan.

Kesimpulan:
Negara menambah kapal → nelayan naik produksi → DSFI menyerap hasil → ekspor diperkuat → potensi tarif 0% menekan biaya → valuasi berubah.
Ini bukan cerita, tetapi rantai kebijakan → operasional → laba yang masuk akal.