$PMMP Di Balik Layar Biru Laut – Susi, Deregulasi, dan Jejak Saham Sang Putra
1. Prolog: "Gangguan" di Sektor Bahari
Untuk memahami konteks ini, kita harus mundur ke periode 2014-2019. Susi Pudjiastuti, seorang pengusaha perikanan yang diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), membawa pendekatan yang sangat tidak lazim: Sustainability over Profit.
Kebijakan kuncinya yang paling membuat gerah para pemain besar (oligarki perikanan) adalah:
* Permen KP No. 56/2016: Larangan penangkapan dan ekspor benih bening lobster (benur).
* Larangan Transshipment & Cantrang: Membatasi gerak kapal-kapal besar dan metode penangkapan massal yang merusak ekosistem.
Data menunjukkan, selama era Susi, stok ikan nasional meningkat (MSY naik), namun ekspor korporasi besar melambat karena ketatnya regulasi. Di sinilah letak friksinya: Susi adalah "musuh" bagi model bisnis ekstraktif cepat.
2. Babak Transisi: Susi Terdepak, Gerbang Dibuka
Oktober 2019, Kabinet Indonesia Maju diumumkan. Nama Susi hilang, digantikan oleh Edhy Prabowo (Gerindra). Di masa ini, kita bisa melihat pola perubahan kebijakan yang drastis dan instan:
* Revisi Kebijakan: Edhy Prabowo segera mencabut larangan ekspor benur (Permen KP No. 12/2020). Ini adalah sinyal kuat bahwa "keran bisnis" telah dibuka kembali.
* UU Cipta Kerja: Di masa yang berdekatan, Omnibus Law digolkan. Susi adalah salah satu pengkritik lantang, terutama soal izin kapal asing dan amdal. Hilangnya Susi memuluskan jalan bagi deregulasi sektor ini.
Didepaknya Susi bukan sekadar rotasi biasa, melainkan strategic removal untuk mengakomodasi kepentingan industri yang merasa "tercekik" selama 5 tahun. Iklim investasi diubah dari "konservasi ketat" menjadi "eksploitasi ramah investor".
3. Titik Temu: Masuknya Sang Putra
Di sinilah benang merah mulai terlihat menarik. Setelah Susi pergi dan iklim bisnis perikanan menjadi lebih "longgar" dan ramah investasi, kita melihat pergerakan modal dari lingkar kekuasaan.
* Entitas: PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Ini adalah perusahaan pengolahan makanan beku berbasis udang yang sangat besar, berorientasi ekspor.
* Transaksi: Pada November 2021, PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), perusahaan milik Kaesang Pangarep, membeli sekitar 8% saham PMMP.
* Nilai Transaksi: Diperkirakan mencapai Rp 92 miliar.
Apakah PMMP berbisnis Lobster (Benur)?
Secara data publik, fokus utama PMMP adalah udang (shrimp). Namun, industri udang dan perikanan secara umum sangat bergantung pada regulasi KKP. Di era Susi, perizinan tambak, penggunaan pakan, dan limbah diawasi sangat ketat. Di era pasca-Susi, pengawasan ini dianggap lebih "fleksibel" demi genjot ekspor.
4. Analisis Investigatif: Conflict of Interest atau Kebetulan?
Mari kita hubungkan puzle-puzlenya dengan kacamata kritis.
A. Timing is Key
Kaesang tidak berinvestasi di sektor ini saat Susi masih menjabat dan sedang "galak-galaknya" menenggelamkan kapal atau memperketat izin tambak. Investasi masuk setelah Susi disingkirkan dan regulasi menjadi lebih pro-korporasi. Ini menunjukkan bahwa modal (capital) milik anak Presiden masuk ketika risiko regulasi (regulatory risk) sudah diminimalisir oleh kebijakan ayahnya (via menteri baru).
B. Sinyal Pasar & Backing Politik
Dalam teori Crony Capitalism, masuknya anak presiden ke sebuah emiten (perusahaan terbuka) memberikan sinyal "imunitas" atau "perlindungan politik".
* Ketika GK Hebat masuk ke PMMP, saham PMMP bereaksi positif.
* Pasar membaca bahwa perusahaan ini sekarang memiliki akses langsung ke Istana, yang krusial untuk perizinan ekspor, kuota, dan lobi regulasi.
C. Konflik Kepentingan Terselubung
Apakah Jokowi memecat Susi demi Kaesang? Mungkin terlalu jauh menyimpulkan kausalitas langsung itu. Namun, narasi yang lebih logis adalah:
* Jokowi butuh dukungan politik dan ekonomi, sehingga ia menyingkirkan Susi yang dianggap menghambat investasi.
* Setelah sektor ini "dibersihkan" dari regulasi ketat, sektor ini menjadi lahan basah (lucrative).
* Lingkaran keluarga (Kaesang) memanfaatkan momen "karpet merah" ini untuk masuk dan mengambil keuntungan ekonomi.
Secara etika politik, ini problematis. Presiden (eksekutif) membuat kebijakan yang melunakkan aturan main industri, dan kemudian anggota keluarga dekatnya masuk berinvestasi di industri yang baru saja "dimudahkan" tersebut.
5. Kesimpulan
Dari kacamata OSINT dan kritik kebijakan, keterhubungan antara hengkangnya Susi Pudjiastuti dan investasi Kaesang di PMMP bukanlah sebuah garis lurus konspirasi, melainkan sebuah pola ekosistem oligarki.
Susi Pudjiastuti adalah anomali yang harus disingkirkan agar ekosistem bisnis kembali ke setelan pabrik: ramah pengusaha besar. Setelah "gangguan" itu hilang, barulah pemain-pemain yang memiliki akses kekuasaan (termasuk Kaesang) merasa aman dan nyaman untuk menaruh uangnya di sana.
Ini adalah contoh klasik di mana kebijakan publik (public policy) mendahului dan memfasilitasi keuntungan privat (private gain) bagi lingkaran kekuasaan.
Catatan: Laporan ini disusun berdasarkan analisis data publik per Januari 2026. Fakta hukum memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh lembaga berwenang.
