📝PKPU bukan Akhir
Damai bukan artinya aman

Belakangan ini saya cukup intens mempelajari PKPU dan kepailitan karena sedang memantau beberapa BUMN Karya yang berada dalam proses restrukturisasi. Fokus saya bukan pada sisi hukumnya semata, tetapi pada implikasinya terhadap nilai perusahaan dan keputusan investasi.

Pengamatan awalnya justru datang dari pasar. Perusahaan dengan liabilitas besar, terutama utang berbunga, cenderung dihukum lebih dulu ketika kondisi makro memburuk, khususnya saat suku bunga naik dan likuiditas mengetat. Investor yang memahami struktur pembiayaan tidak hanya melihat penurunan laba, tetapi mulai menghitung risiko gagal bayar dan konsekuensi hukumnya. Karena jika sampai masuk PKPU, prosesnya panjang, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Itulah sebabnya risiko PKPU sering sudah tercermin di harga jauh sebelum proses hukumnya benar-benar dimulai.

Dari situ muncul pertanyaan lanjutan yang lebih struktural. Apakah perusahaan dengan liabilitas besar selalu tidak tertolong, atau masih bisa diselamatkan selama aset dan proyek yang dimiliki secara nilai masih lebih besar.

Dalam banyak kasus BUMN Karya, secara ekonomi asetnya memang masih ada. Tanah, proyek berjalan, konsesi, dan infrastruktur yang nilainya tidak kecil. Secara teori, kondisi seperti ini masih memungkinkan restrukturisasi. Utang bisa dijadwal ulang, sebagian aset non-inti dijual, dan arus kas dipulihkan. Masalah muncul ketika tekanan likuiditas membuat utang jatuh tempo tidak bisa dibayar, sementara kreditur mulai bergerak sendiri-sendiri. Di titik inilah PKPU biasanya masuk, bukan karena aset habis, tetapi karena struktur utangnya tidak lagi bisa dikelola secara normal.

Secara hukum, PKPU berfungsi membekukan kondisi tersebut dan memindahkan penyelesaian utang ke satu forum kolektif. Syaratnya formal: lebih dari satu kreditur dan ada utang jatuh tempo yang tidak dibayar, tanpa ambang nilai. Bagi investor, ini berarti masuk PKPU tidak selalu mencerminkan kehancuran bisnis, tetapi kegagalan likuiditas pada satu fase waktu.

Begitu PKPU dikabulkan, pengadilan menetapkan PKPU sementara yang dalam praktik berlangsung maksimal 45 hari. Hakim pengawas dan pengurus ditunjuk, dan sejak itu direksi tidak lagi bebas mengambil keputusan strategis. Pengelolaan aset dan tindakan penting harus melalui pengurus. Dari sudut pandang investor, ini menandai pergeseran perusahaan ke fase bertahan hidup, dengan proses yang melambat dan fokus yang bergeser ke restrukturisasi.

Selama PKPU sementara, seluruh kreditur wajib mendaftarkan dan membuktikan klaimnya. Inilah fase verifikasi dan pencocokan piutang. Semua utang dikunci pada satu tanggal tertentu. Di sini terlihat peta kewajiban yang sebenarnya: siapa kreditur terbesar, bagaimana komposisi utang, dan seberapa besar aset yang sudah terikat jaminan. Bagi investor, fase ini sering kali lebih informatif daripada laporan keuangan publik.

Setelah itu, kreditur diklasifikasikan. Kreditur separatis memiliki jaminan atas aset tertentu. Kreditur preferen memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang. Kreditur konkuren adalah kreditur umum tanpa jaminan, dan vendor umumnya berada di kelompok ini. Konsekuensinya struktural. Dalam urutan pembayaran, kreditur konkuren berada di belakang dan menanggung risiko terbesar jika restrukturisasi gagal.

Jika masih ada peluang restrukturisasi, PKPU dapat diperpanjang menjadi PKPU tetap. Total proses PKPU, dari awal hingga akhir, bisa berlangsung hingga sekitar 270 hari. Ini poin yang sering diabaikan investor. PKPU adalah proses panjang dengan ketidakpastian tinggi. Tidak ada jaminan damai. Tidak ada jaminan aset bisa dijual sesuai rencana. Semua bergantung pada negosiasi, voting kreditur, dan realisasi asumsi bisnis.

Dalam periode ini, perusahaan mengajukan rencana perdamaian. Opsi teknisnya terbatas: penjadwalan ulang utang, pemotongan pokok, konversi menjadi instrumen lain seperti obligasi wajib konversi atau saham, atau penjualan aset. Rencana ini diputuskan melalui voting berdasarkan jumlah dan nilai klaim. Artinya, arah restrukturisasi sangat ditentukan oleh struktur kreditur, bukan oleh optimisme manajemen.

Jika rencana perdamaian disetujui dan disahkan, perusahaan keluar dari PKPU secara hukum. Namun dari sudut pandang investor, ini belum berarti risiko selesai. Perdamaian adalah komitmen, bukan hasil. Eksekusinya masih membutuhkan waktu, disiplin, dan kondisi pasar yang mendukung. Tidak sedikit kasus damai yang kembali bermasalah karena asumsi penjualan aset atau arus kas tidak tercapai.

Jika rencana perdamaian gagal, proses berlanjut ke pailit. Pada fase ini, orientasi berubah dari penyelamatan nilai menjadi likuidasi. Aset dijual dengan fokus kecepatan, bukan potensi jangka panjang. Hasilnya dibagi sesuai urutan hukum. Kreditur separatis dan preferen lebih dulu, kreditur konkuren berbagi sisa secara proporsional jika masih ada. Dalam kondisi ini, hasil akhirnya bisa sangat kecil, bahkan nol.

Catatan untuk diri saya sendiri, PKPU bukan sekadar label, tetapi fase. Setiap fase membawa profil risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Masuk lebih awal berarti menanggung ketidakpastian tinggi dan waktu tunggu panjang, tetapi potensi imbal hasil juga lebih besar jika restrukturisasi berhasil. Masuk setelah damai berarti risiko lebih rendah, tetapi ruang upside biasanya sudah jauh berkurang. Yang penting bukan memilih cepat atau lambat, melainkan memahami fase apa yang sedang dijalani perusahaan dan risiko apa yang secara sadar sedang diambil.

$PTPP $WIKA $WSKT