Danantara Story : Keraguan Investor

Keraguan terhadap Danantara wajar, bahkan sehat. Setidaknya ada dua keraguan besar yang beredar di publik. Pertama, Danantara dikhawatirkan hanya menjadi pengulangan Kementerian BUMN dengan nama dan struktur baru, tanpa perubahan substantif dalam cara negara mengelola BUMN. Kedua, sekalipun strukturnya berbeda, direksi BUMN tetap akan sulit mengambil keputusan strategis karena dibayang-bayangi risiko hukum, khususnya tafsir kerugian negara dan jerat tipikor.

Untuk menjawab dua keraguan ini, yang perlu dilihat bukan narasinya, melainkan perubahan struktur sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang BUMN. Sebelum Danantara, BUMN dikelola langsung di bawah Kementerian BUMN dengan logika administrasi negara. Negara berperan sekaligus sebagai regulator, pemilik, dan sering kali penentu arah bisnis. BUMN menjalankan mandat campuran antara fungsi komersial dan penugasan publik. Dividen disetor ke APBN dan berhenti di sana, habis untuk belanja rutin, tanpa membentuk siklus reinvestasi yang terencana. Aset negara besar, tetapi tidak bekerja sebagai portofolio yang dituntut menghasilkan nilai jangka panjang.

Revisi UU BUMN menggeser logika ini. Negara memisahkan peran sebagai regulator dan pemilik aset. Kepemilikan saham BUMN strategis dialihkan ke Danantara, sementara negara tetap memegang kendali melalui saham dwiwarna. Kementerian BUMN tidak dibubarkan, tetapi perannya bergeser menjadi pembuat kebijakan dan pengawas. Pengelolaan ekonomi atas aset BUMN dipindahkan ke sebuah holding yang bekerja dengan logika korporasi dan investasi, bukan logika anggaran. Di titik ini, Danantara bukan sekadar kementerian dengan nama baru, melainkan perubahan kerangka pengelolaan.

Struktur Danantara dibangun dengan dua pilar yang fungsinya dipisahkan secara tegas. Danantara Asset Management berperan sebagai operational holding. BUMN dikonsolidasikan di bawahnya, dibenahi, dan dipaksa menghasilkan arus kas. Fokusnya bukan sekadar laba akuntansi atau pemenuhan penugasan, tetapi efisiensi, disiplin modal, dan cash generation. Di sisi lain, Danantara Investment Management berfungsi sebagai pengalokasi modal. Dividen dan hasil usaha BUMN tidak seluruhnya ditarik ke negara, tetapi dikelola dan diinvestasikan kembali ke sektor-sektor strategis. Fungsi pengelolaan portofolio investasi terpusat seperti ini sebelumnya tidak pernah benar-benar ada.

Namun justru karena strukturnya serius, risikonya juga serius. Danantara bukan proyek pencitraan ringan. Ia mengubah arsitektur aliran uang negara. BUMN menghasilkan kas, kas naik ke Danantara Asset Management, lalu dikonsolidasikan ke Danantara untuk dialokasikan kembali atau disetorkan ke negara. Negara secara sadar memindahkan salah satu tumpuan fiskalnya dari APBN langsung ke kinerja korporasi BUMN. Jika Danantara berhasil, negara memperoleh mesin pendanaan berkelanjutan tanpa menambah utang. Jika gagal, dampaknya bukan sekadar reputasi.

Kegagalan Danantara berarti dividen yang diharapkan tidak muncul, sementara belanja negara tetap berjalan. Defisit tidak mengecil, bahkan berpotensi melebar karena negara kehilangan sumber pendanaan non-pajak yang seharusnya diperkuat. Lebih jauh, struktur holding menciptakan konsentrasi risiko. Kesalahan tata kelola di tingkat Danantara Asset Management tidak lagi berdampak pada satu BUMN, tetapi pada keseluruhan portofolio. Risiko juga muncul di sisi investasi. Jika Danantara Investment Management salah arah dalam mengalokasikan modal, kerugian itu langsung menggerus arus kas BUMN dan memaksa negara kembali bergantung pada utang atau APBN.

Keraguan kedua, soal keberanian direksi mengambil keputusan di tengah bayang-bayang tipikor, justru menjadi alasan mengapa desain ini memisahkan peran secara lebih jelas. Dalam struktur lama, keputusan bisnis sering berada di wilayah abu-abu antara kebijakan dan korporasi. Direksi cenderung defensif, memilih tidak bertindak daripada mengambil risiko strategis. Dalam desain Danantara, BUMN diposisikan lebih tegas sebagai entitas bisnis dengan target arus kas dan tata kelola korporasi. Risiko hukum tidak hilang, tetapi ruang tafsir bahwa setiap keputusan bisnis otomatis adalah kebijakan negara dipersempit. Akuntabilitas dibuat lebih jelas, bukan lebih longgar.

Tantangan terberat Danantara tetap pada perubahan kultur. Struktur bisa diubah lewat undang-undang, kebiasaan tidak. Jejak kultur lama masih mudah ditemukan. Ketika publik melihat bank milik negara mengalokasikan anggaran besar untuk endorsement klub sepak bola Eropa seperti Barcelona, pertanyaan yang muncul sederhana. Apa relevansinya dengan bisnis inti. Apakah Lamine Yamal akan menjadi brand ambassador Simpedes. Tentu tidak. Ini bukan soal legal atau tidak, melainkan soal disiplin berpikir.

Danantara pada dasarnya hadir untuk memotong pola semacam itu. Bukan untuk melarang promosi atau kebanggaan merek, tetapi untuk memaksa pertanyaan yang lebih mendasar, sebagaimana cara investor berpikir. Apakah keputusan ini menghasilkan arus kas. Apakah ini memperkuat bisnis inti. Apakah setiap rupiah yang keluar berpeluang kembali sebagai lebih dari satu rupiah di masa depan. Dalam perspektif investor, pengeluaran dinilai bukan dari seberapa terlihat, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang diciptakan. Tanpa perubahan kultur berpikir seperti ini, struktur sebaik apa pun akan berhenti di tengah jalan, karena aset besar tanpa disiplin modal hanya akan memindahkan masalah lama ke wadah yang lebih besar.

Karena itu, Danantara tidak layak dinilai dari pidato atau narasi besarnya. Ia harus dinilai dari hal yang paling tidak romantis. Arus kas. Disiplin belanja modal. Keberanian memangkas keputusan yang populer tetapi tidak produktif. Jika kultur ini benar-benar berubah, Danantara bisa menjadi fondasi baru pengelolaan kekayaan negara. Jika tidak, ia hanya akan menjadi wadah besar yang mengonsolidasikan kebiasaan lama. Dan dalam konteks fiskal, kegagalan seperti itu bukan hanya memalukan, tetapi mahal.

Bagi investor saham, konteks ini menjadi relevan. Mayoritas saham BUMN berada di valuasi rendah bukan semata karena kinerja, tetapi karena ketidakpercayaan yang menahun terhadap tata kelola, konsistensi kebijakan, dan disiplin modal. Pasar tidak menghukum angka, pasar menghukum asumsi. Dengan memahami struktur Danantara dan logika di baliknya, setidaknya terbuka ruang bagi pematahan asumsi lama. Kini ada kepentingan yang lebih jelas bagi BUMN untuk membereskan laporan keuangannya, memperbaiki arus kas, dan meningkatkan setoran dividen, karena aliran uangnya tidak lagi berhenti di satu titik. Entah berhasil atau tidak, arah kepentingannya berubah. Spinoff dan inbreng BUMN belakangan ini juga terasa lebih masuk akal jika dibaca sebagai logika holding yang sedang membenahi anak usahanya, bukan sekadar manuver administratif. Sentimen pasar memang tidak berubah dalam semalam, tetapi ia bergerak ketika struktur dan kepentingan mulai selaras. Semoga kali ini berhasil.

$BBRI $BBNI $BMRI