Presiden Prabowo Subianto menyoroti nilai pengganti kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

​Ia menyebutkan bahwa uang Rp 13 triliun tersebut dapat digunakan untuk :

1. ​Memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah.

2. ​Membangun 600 kampung nelayan (dengan asumsi anggaran Rp 22 miliar per desa), dari total target 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026.
​Satu kampung nelayan dapat menampung 2.000 keluarga atau sekitar 5.000 jiwa.
​Jika target 1.100 kampung tercapai, diperkirakan 5 juta orang Indonesia dapat hidup layak.

​Uang sitaan Rp 13 triliun ini terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022. Penyitaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group, melalui lima anak usahanya: PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

$SGRO $CSRA $TAPG