Apakah Pemotongan Dana Transfer Daerah Adalah Bibit Potensi Pemberontakan Daerah ke Pusat?

Saya melihat adanya potensi pemberontakan para gubernur dan bupati terhadap pemerintahan pusat karena arah APBN 2025 sampai 2026 terlihat berat sebelah. Di satu sisi pemerintah pusat begitu dermawan mengucurkan dana untuk proyek besar seperti IKN, program makan bergizi gratis MBG, serta menaikkan dana reses dan tunjangan anggota DPR. Tapi di sisi lain, dana transfer ke daerah alias TKD justru disunat cukup besar. Tahun 2025 TKD masih di kisaran 919,9 triliun, namun di RAPBN 2026 pemerintah berencana menurunkannya menjadi sekitar 693 triliun. Itu turun sekitar 29,34 persen. Angka sebesar itu jelas bukan hal sepele buat daerah yang sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat.

Di waktu yang sama IKN tetap kebanjiran anggaran. Tahun 2025 saja alokasi untuk proyek IKN mencapai sekitar 13,5 triliun dan total kebutuhan sampai 2028 diperkirakan tembus 48,8 triliun. Sementara itu program MBG yang dijalankan lewat Badan Gizi Nasional atau BGN juga jadi perhatian. Anggaran MBG tahun 2025 disebut mencapai 71 sampai 100 triliun rupiah, tapi serapannya sangat rendah. Hingga awal September baru 13 triliun yang keluar. Lalu sekitar 70 triliun dikembalikan karena tidak terserap. Padahal jumlah dapur penyedia makan atau SPPG sudah lebih dari 11.500 unit. Artinya, sistem distribusinya terlalu terpusat di BGN. Dana mengalir langsung dari APBN ke BGN lalu ke SPPG tanpa melewati atau minta tanda tangan pemda. Di sinilah titik iri muncul karena pemda justru harus melalui berbagai birokrasi hanya untuk mencairkan TKD.

Masalah makin runyam karena kasus keracunan MBG mulai bermunculan di berbagai daerah. Dari Jawa Tengah sampai Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Tengah sudah tercatat ribuan anak keracunan. Dalam seminggu pada rentang 6 sampai 12 Oktober saja ada 1.084 anak jadi korban menurut data JPPI. Ada juga laporan lain yang menyebut total korban sudah menembus lebih dari 9.000. Kalau nanti sampai ada korban meninggal, kemarahan kepala daerah bisa meledak. Mereka bisa saja berkata cukup sudah, kami tolak MBG, kami tidak mau rakyat kami mati karena makanan dari pusat.

Rasa kesal makin besar karena banyak daerah penghasil seperti Sulawesi, Papua, atau Riau merasa hasil tambang nikel, emas, dan migas mereka menyumbang besar untuk APBN. Tapi giliran pembagian dana, justru pusat yang boros sementara daerah disuruh hemat. Ketimpangan ini terasa makin menonjol saat DPR malah mendapat kenaikan dana reses yang mencapai 702 juta per masa reses, padahal tunjangan rumah mereka baru dihapus akhir Agustus. Dari sudut pandang kepala daerah dan ASN di lapangan, ini tampak seperti pemerintah pusat yang mementingkan proyek mercusuar dan kesejahteraan pejabat sendiri, sementara operasional di bawah justru ditekan.

Kalau situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin muncul perlawanan administratif. Para bupati bisa menolak menjalankan program MBG di wilayahnya atau meminta penundaan sampai ada revisi aturan. Gubernur bisa bersatu lewat asosiasi kepala daerah menekan pusat agar meninjau kembali RAPBN 2026 yang memangkas TKD. Kalau tekanan publik makin besar karena kasus keracunan atau kegagalan distribusi MBG, potensi konflik terbuka antara daerah dan pusat bisa benar-benar terjadi. Awalnya mungkin hanya dalam bentuk protes terbuka atau boikot program pusat, tapi dalam kondisi politik yang sensitif bisa berubah jadi tuntutan yang lebih ekstrem.

Agar situasi tidak memburuk, pemerintah pusat harus cepat menata ulang relasi fiskal dan pola programnya. MBG seharusnya dijalankan dengan sistem berbagi kewenangan, bukan sepenuhnya top-down. Pemda perlu ikut menandatangani verifikasi higienitas dapur, audit vendor, dan pengawasan lapangan. Kalau memang TKD harus dikurangi, sebaiknya dilakukan bertahap sambil memberikan kompensasi lewat DAK nonfisik untuk penguatan kesehatan masyarakat, laboratorium uji pangan, atau fasilitas Puskesmas di sekitar sekolah penerima MBG. Transparansi juga penting, mulai dari publikasi pagu dan realisasi MBG per kabupaten hingga laporan audit setiap kasus keracunan agar publik tahu siapa yang bertanggung jawab.

Selain itu pemerintah pusat perlu berhenti memberi sinyal buruk ke publik. Kenaikan dana reses DPR di tengah isu pemangkasan dana daerah sangat kontraproduktif. Lebih baik kenaikan itu ditunda atau diberi syarat ketat seperti laporan reses yang benar-benar transparan dan bisa diaudit. Karena kalau pusat tetap berjalan seperti sekarang, sementara daerah terus dipaksa menanggung risiko di lapangan, cepat atau lambat sentimen daerah vs pusat akan mengeras. Dan kalau itu terjadi, Prabowo akan menghadapi bukan hanya krisis kepercayaan, tapi juga potensi pemberontakan politik dari para kepala daerah yang merasa dikorbankan demi ambisi proyek pusat.

Kita perlu belajar dari sejarah. Banyak negara besar yang dulu stabil justru runtuh karena satu hal sederhana yaitu kegagalan pusat menjaga keadilan fiskal dengan daerah. Contoh paling klasik datang dari Tiongkok di masa Dinasti Qing. Saat kas pusat kosong dan upeti dari provinsi dikuras tanpa perhitungan, banyak gubernur dan panglima daerah merasa ditelantarkan. Mereka akhirnya mendirikan pasukan sendiri. Dari situ lahirlah perang Taiping pada pertengahan abad ke-19, yang menewaskan lebih dari dua puluh juta orang. Awalnya hanya karena ketimpangan distribusi pangan dan dana, tapi akhirnya berubah jadi perang saudara terbesar di Asia Timur.

Di Eropa kisah serupa terjadi pada masa revolusi Perancis. Pemerintah pusat waktu itu menumpuk utang dan mencetak uang kertas assignat yang nilainya jatuh. Pajak dinaikkan, sementara subsidi ke provinsi dipotong. Para kepala daerah merasa Paris hidup mewah sementara rakyat di wilayahnya kelaparan. Akibatnya muncul pemberontakan daerah seperti di Vendée, Bretagne, dan Lyon. Konflik itu menelan puluhan ribu korban. Lagi-lagi akar masalahnya sama, pusat memonopoli kas, daerah menanggung beban.

Amerika Serikat juga punya contoh pahit. Perang Saudara Amerika pada 1861–1865 tidak hanya soal perbudakan, tapi juga soal pajak, tarif, dan distribusi pendapatan negara. Negara bagian di selatan merasa ekonomi mereka yang berbasis pertanian ditindas oleh pusat di Washington yang berpihak ke industri utara. Saat pembagian hasil pajak dan tarif dianggap tidak adil, mereka memilih keluar dari serikat. Akhirnya perang pecah dan ratusan ribu nyawa melayang. Artinya, masalah fiskal bisa menjadi bahan bakar ideologis ketika rasa ketidakadilan menumpuk.

Pelajaran dari tiga kawasan itu seharusnya membuat kita lebih waspada. Di Indonesia, struktur fiskal sangat bergantung pada kepercayaan daerah bahwa pusat akan membagi hasil secara adil. Begitu kepercayaan itu rusak, rasa memiliki terhadap negara bisa memudar. Jika kepala daerah merasa rakyatnya dikorbankan demi proyek pusat, mereka bisa beralih dari sekadar protes menjadi gerakan politik. Di situ bahaya sesungguhnya dimulai.

Karena itu penting bagi pemerintah sekarang untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Distribusi dana bukan sekadar angka di APBN, tapi simbol keadilan. Kalau pusat terus mengalirkan triliunan untuk proyek mercusuar sementara TKD dan layanan dasar di daerah dikurangi, sejarah sudah menunjukkan hasilnya tidak akan pernah berakhir baik.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $BREN $ADRO