Aturan Bahlil yang Bikin Sakit $AADI: Bagus Buat Negara dan Tunjangan Anggota DPR, Tapi Sakit Bagi AADI

Lanjutan dari request member External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Aturan PNBP yang menjerat PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) memang unik, di satu sisi jadi mesin kas negara, di sisi lain jadi beban besar buat perusahaan. Regulasi yang berlaku lewat PP No 15/2022 menetapkan tarif PNBP penjualan batubara per ton antara 14% sampai 28% dari harga jual, plus royalti produksi 5% sampai 13,5% per ton. Angka ini jelas bukan kecil, langsung memotong pendapatan sebelum laba bersih dihitung. Seolah-olah negara jadi semacam partner bisnis yang selalu dapat jatah besar tanpa peduli perusahaan untung atau rugi. Semua isi bumi dikuasai negara, digunakan sebesar - besarnya untuk membayar tunjangan rumah anggota DPR 50 juta per bulan dan tunjangan beras 12 juta per bulan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Lebih jauh lagi, aturan ini juga mengharuskan bagi hasil laba bersih 10% yang dibagi 4% ke pemerintah pusat dan 6% ke pemerintah daerah bagi pemegang IUPK. Jadi walaupun perusahaan sudah bayar setoran besar di depan lewat PNBP berbasis volume dan harga, begitu mencetak laba bersih masih harus dipotong lagi. Bagi pemegang saham, jelas ini bikin profitabilitas akhir menipis karena sebagian besar keuntungan mengalir ke negara.

Yang bikin aturan terasa makin berat adalah kewajiban memakai Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai dasar hitung. Sejak revisi lewat PP No 18/2025 dan Keputusan Menteri ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025, PNBP dihitung dengan dasar harga yang lebih tinggi antara HBA atau harga jual aktual. Artinya, kalau pasar sedang anjlok dan AADI hanya bisa menjual di bawah HBA, misalnya 50 USD per ton sementara HBA 70 USD, tetap saja perhitungan PNBP pakai 70 USD. Jadi perusahaan dipaksa bayar seolah-olah pendapatannya lebih tinggi, padahal kas yang benar-benar masuk lebih rendah. Logika ini jelas bagus buat penerimaan negara karena stabil, tapi bikin perusahaan megap-megap saat siklus harga turun. Upgrade skill https://cutt.ly/ge3LaGFx

Selain itu, ada juga iuran tahunan untuk penggunaan kawasan hutan yang nilainya Rp2,5 juta sampai Rp4,7 juta per hektar. Kalau luas konsesi ribuan hektar, beban tambahannya bukan main. Lalu ada kewajiban reklamasi tambang yang juga masuk ke beban pokok pendapatan. Jadi bukan cuma soal PNBP dan royalti, tapi ada sederet kewajiban regulasi yang semuanya sifatnya fixed cost, keluar terus walaupun revenue lagi turun.

Regulasi ini pun sering berubah. Ada PP 18/2025, PP 19/2025, Permen ESDM No 9/2025, dan sederet Kepmen tentang HBA dan tarif royalti. AADI bahkan menulis jelas di laporan keuangannya kalau mereka harus terus memantau perkembangan aturan baru dan menimbang dampaknya terhadap operasi. Perubahan cepat begini bikin rencana jangka panjang susah ditebak, biaya kepatuhan naik, dan ketidakpastian makin tinggi.

Efeknya ke laporan keuangan kelihatan nyata. Di beban pokok pendapatan, pos royalti ke pemerintah di semester I 2025 mencapai US$393 juta, sementara periode sama 2024 lebih tinggi lagi, US$524 juta. Angka ini sendirian sudah setara beban produksi raksasa. Biaya reklamasi juga tercatat US$13,7 juta di 2025 dan US$24,2 juta di 2024. Jadi bahkan sebelum bicara laba bersih, profitabilitas sudah terkikis besar.

Di beban usaha, pos PNBP untuk porsi pusat dan daerah juga muncul. Semester I 2025 nilainya US$27,6 juta, sedikit lebih rendah dari US$30,4 juta di 2024. Walaupun terlihat kecil dibanding royalti, tetap saja ini langsung mengurangi laba operasi. Jadi dari gross profit sampai operating income, ada aliran kas keluar rutin ke negara yang tidak bisa dihindari.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Jadi PNBP adalah pedang bermata dua. Dari kacamata negara, aturan ini waras karena menjamin penerimaan APBN yang stabil dan signifikan, apalagi batubara jadi primadona ekspor dan anggota DPR butuh tunjangan rumah 50 juta per bulan dan tunjangan beras 12 juta per bulan. Tapi dari sisi AADI, ini tidak sehat karena membuat margin tertekan, terutama saat harga batubara jatuh. Perusahaan seolah harus berkompetisi dua kali, melawan fluktuasi pasar global dan melawan kewajiban setoran yang tidak kenal ampun. Bagi investor, ini jadi sinyal bahwa kinerja laba AADI bukan cuma soal efisiensi operasional atau harga pasar, tapi juga sangat dipengaruhi regulasi pemerintah yang bisa menggerus profit kapan saja.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$ADRO $PTBA