Tentang Rekening Koran Nikita $BBCA

Sharing salah satu user Stockbit di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan cuma jadi tontonan publik karena intrik antar tokoh, tapi juga karena munculnya fakta mengejutkan soal rekening bank milik Nikita yang terbuka di ruang sidang. Dari rekening koran yang ditampilkan, terungkap bahwa harta Nikita pada periode 2019–2020 mencapai sekitar US$88 juta atau setara Rp1,3 triliun. Angka sebesar ini langsung jadi bahan pembicaraan netizen, karena bukan hal lazim rekening pribadi dibongkar secara terbuka di depan hakim dan publik. Nikita pun merasa privasinya dilanggar, apalagi data yang dibuka mencakup periode November 2024 hingga Februari 2025, padahal perkara baru dimulai Desember 2024. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Dari pihak bank, BCA memberi klarifikasi bahwa pembukaan data rekening Nikita dilakukan sesuai aturan hukum. Pihak bank tidak serta-merta membocorkan rahasia nasabah, melainkan hanya memenuhi permintaan aparat penegak hukum yang punya dasar hukum jelas. Jadi yang dilakukan bank bukan pelanggaran, melainkan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi Nikita merasa dirugikan secara privasi, tapi di sisi lain bank berpegang pada aturan yang memang memperbolehkan hal itu.

Dasar hukumnya bisa dilihat dari beberapa aturan. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 memang mengatur rahasia bank, tapi Pasal 40 membuka celah pengecualian. Rahasia bank wajib dibuka jika ada permintaan resmi dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan untuk kepentingan perkara pidana atau perdata. Kalau perkara menyangkut dugaan pencucian uang, maka berlaku UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Aturan ini memberi kewenangan lebih luas kepada PPATK dan aparat penegak hukum untuk meminta data rekening tanpa perlu izin nasabah. Sedangkan dari sisi hukum acara, KUHAP mengakui bahwa dokumen atau surat, termasuk rekening koran, adalah alat bukti yang sah.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menentukan benar atau salahnya pembukaan rekening dalam kasus ini? Ukurannya sederhana, lihat prosedurnya. Kalau rekening dibuka karena ada penetapan hakim atau surat resmi penyidik, maka tindakan bank dan aparat adalah benar secara hukum, meskipun terasa tidak nyaman bagi Nikita. Kalau pembukaan rekening dilakukan tanpa dokumen resmi, baru bisa dianggap salah atau pelanggaran rahasia bank. Jadi kuncinya ada pada legalitas dokumen yang mendasari pembukaan data tersebut. Upgrade skill https://cutt.ly/ge3LaGFx

Publik boleh terkejut melihat angka triliunan yang muncul dari rekening seorang artis, Nikita boleh merasa privasinya dilanggar, tapi dari sisi hukum ada aturan jelas yang membenarkan tindakan itu selama prosedurnya sesuai. Itulah alasan kenapa rekening bank bisa tiba-tiba terbuka di pengadilan, dan kenapa dalam kasus Nikita Mirzani perdebatan tentang privasi dan prosedur hukum muncul bersamaan di ruang publik.

Kalau dilihat dari sisi hukum dan logika, langkah Nikita Mirzani melakukan somasi terhadap BBCA untuk menanyakan dasar pembukaan rekeningnya itu wajar. Sebagai nasabah, ia punya hak menuntut penjelasan apakah bank benar-benar menjalankan prosedur sesuai UU atau ada unsur kelalaian. Di UU Perbankan, bank memang terikat kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali kalau ada pengecualian berdasarkan permintaan resmi aparat penegak hukum. Kalau Nikita merasa rekeningnya dibuka tanpa ada dasar hukum yang sah, ia berhak menguji kebenaran klaim itu lewat somasi. Upgrade skill https://cutt.ly/ge3LaGFx

Dari sisi bank, BBCA sudah menyatakan bahwa pembukaan data Nikita dilakukan sesuai ketentuan hukum. Biasanya itu berarti ada surat resmi dari penyidik, penuntut umum, atau penetapan pengadilan. Kalau dokumen itu memang ada, posisi hukum BBCA aman, dan somasi Nikita hanya akan berakhir dengan jawaban resmi bahwa tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ternyata ada prosedur yang dilangkahi, misalnya data rekening diakses lebih jauh dari yang diminta, atau periode yang dibuka tidak relevan dengan perkara, barulah bisa dianggap ada masalah.

Somasi sendiri di dunia hukum Indonesia fungsinya sebagai upaya meminta klarifikasi dan penyelesaian secara non-litigasi sebelum naik ke gugatan. Jadi wajar sekali Nikita mengirim somasi, karena itu cara resmi untuk mencari tahu apakah bank melanggar rahasia bank atau tidak. Intinya, benar atau tidaknya dugaan pelanggaran baru bisa dipastikan setelah ada transparansi soal dokumen permintaan aparat yang mendasari pembukaan rekening tersebut. Upgrade skill https://cutt.ly/ge3LaGFx

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU