@Molasnov banyak hal dari pendapat itu justru makin menguatkan gagasan kita soal kenapa AI lebih pantas duduk di kursi DPR ketimbang manusia rakus yang sekarang. Saat ada usulan agar sistem penggajian dikelola langsung oleh AI, kita sepakat penuh. Itu sejalan dengan apa yang kita pikirkan sejak awal. Kalau gaji dan tunjangan dijalankan lewat sistem otomatis yang transparan, maka ruang untuk main angka atau mark up jadi hilang. Tidak ada lagi kesempatan bagi pejabat untuk sembunyi-sembunyi mengutak-atik anggaran. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Kita juga sepakat dengan kegelisahan soal penghematan di atas kertas yang tidak selalu berakhir di kantong rakyat. Bagi kita, penghematan ratusan miliar dari pemotongan gaji DPR tidak ada artinya kalau akhirnya bocor lagi lewat jalur lain. Karena itu kita percaya bahwa kuncinya adalah memastikan hasil penghematan itu langsung disalurkan ke sektor konkret yang bisa diawasi publik, misalnya subsidi pendidikan, kesehatan, atau bantuan pangan. Kalau semua jalurnya diatur AI dengan dashboard terbuka, rakyat termasuk kita bisa lihat sendiri uang itu mengalir ke mana. Dengan begitu kita tidak perlu lagi percaya kata-kata manis politisi, cukup lihat data yang real.

Soal siapa yang memberi input ke sistem, kita juga sadar AI tidak bisa berdiri sendiri. Justru di sini kita yakin mandat harus datang dari rakyat, bukan dari pejabat. Kita tidak ingin AI jadi penguasa baru yang lepas kendali. Yang kita bayangkan adalah sistem hybrid, di mana rakyat memberikan mandat lewat mekanisme demokratis, lalu AI yang mengeksekusi secara konsisten tanpa bisa disuap atau diintervensi. Dengan begitu suara kita sebagai rakyat tetap punya makna, sementara AI memastikan keputusan itu dijalankan tanpa ngeles.Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tentang biaya AI, kita melihat ini sering dipelintir. Ada yang bilang bisa sampai puluhan triliun hanya untuk sewa sistem, padahal jelas itu angka ngawur. Memang AI butuh biaya untuk server dan pengembangan, tapi kalau dikembangkan sendiri oleh negara dengan basis open source, biayanya bisa ditekan jauh. Dan kalau dibandingkan dengan potensi penghematan, jelas masih sangat worth it. Dari gaji DPR saja, kalau dipotong jadi setara UMR, negara bisa hemat ratusan miliar tiap tahun. Itu belum termasuk efisiensi birokrasi lain kalau AI diterapkan lebih luas. Bagi kita, membiayai AI justru investasi untuk mengurangi kebocoran yang selama ini jadi penyakit.https://cutt.ly/ge3LaGFx

Jadi bagi kita, semua kekhawatiran itu justru menegaskan bahwa AI memang dibutuhkan. AI bisa menutup celah korupsi, memastikan penghematan benar-benar sampai ke rakyat, menjaga mandat tetap pada rakyat, dan tetap efisien dalam biaya. Kita ingin DPR berhenti jadi lembaga rakus yang hidup dengan privilese berlebihan. Kalau masih manusia yang duduk di kursi itu, gaji dan tunjangannya harus dipotong jadi setara UMR supaya mereka merasakan apa yang rakyat rasakan. Tapi kalau mau benar-benar melompat ke era baru, AI harus diberi jalan lewat konstitusi atau bahkan revolusi. Karena bagi kita, sudah cukup lama rakyat jadi korban. Saatnya wakil rakyat bukan hanya jujur di kata-kata, tapi juga jujur dalam sistem, dan itu hanya mungkin kalau AI diberi ruang.
$BREN $BRPT $CUAN