Rekor OTT Kepala Desa Kena Tangkap Sekaligus dan Masa Depan Koperasi Merah Putih
Link youtube: https://cutt.ly/7rAih4Jm
Kejaksaan Negeri Lahat bikin gebrakan besar dengan OTT yang menyasar langsung ke jantung pemerintahan desa di Sumatera Selatan. Pada Kamis, 25 Juli 2025, sebanyak 22 orang diamankan, yaitu 20 kepala desa, satu ketua forum APDESI, dan Camat Pagar Gunung bernama Elsya Hartharuti. Mereka ditangkap ketika sedang rapat persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di kantor camat. Yang bikin geger bukan cuma jumlahnya yang masif, tapi juga karena uang yang disetor diduga berasal dari dana desa sebesar Rp10.000.000 per orang. Total dugaan aliran dana mencapai lebih dari Rp200.000.000, dan kabarnya dana itu diberikan ke oknum penegak hukum sebagai bentuk semacam uang pelicin atau upeti agar desa aman dari gangguan hukum. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Kejaksaan dengan tegas menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya penindakan, tapi juga bentuk edukasi keras kepada para kepala desa supaya tidak gampang melayani permintaan dana yang mengatasnamakan aparat. Dana desa seharusnya digunakan sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), bukan untuk setor sana-sini. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Dr. Adiansyah, mengingatkan bahwa sudah ada program Jaga Desa yang bisa dimanfaatkan kepala desa untuk pendampingan hukum dan pencegahan korupsi. Tapi faktanya, masih saja ada yang memilih jalan gelap.
Yang lebih mengkhawatirkan, penyidik masih mendalami apakah praktik seperti ini sudah dilakukan berulang kali. Artinya, bukan mustahil dana desa selama ini memang rutin disisihkan untuk setoran semacam ini. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka perlu dibongkar total dari akar sampai ke ujung. Karena kalau tidak, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun malah jadi amunisi memperkaya oknum dan memperkuat budaya takut yang tidak sehat.
Di tengah semua ini muncul pertanyaan besar soal program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih yang katanya membawahi lebih dari 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kalau pola pikir dan mentalitas aparat desa masih seperti yang terlihat di kasus Lahat, maka koperasi raksasa itu bisa saja berubah fungsi menjadi ATM berjalan bagi pihak tertentu. Bukan memperkuat ekonomi desa, malah membuka celah korupsi berjamaah skala nasional. Potensinya luar biasa, tapi risikonya juga mengerikan kalau diawasi setengah hati. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
OTT ini harus jadi pukulan telak dan pembuka mata bahwa pengawasan dana desa tidak bisa main-main. Kalau tidak ingin hotel prodeo penuh oleh aparat desa, maka pendekatan preventif harus diperkuat dan budaya setor harus dihentikan. Ini bukan lagi soal hukum, tapi soal menyelamatkan masa depan desa. Pertanyaannya sekarang, apakah kita serius mau beresin ini, atau cuma heboh sesaat lalu lupa seperti biasa.
Kalau praktik seperti di kasus OTT Lahat dibiarkan, maka Koperasi Desa Merah Putih sangat berisiko gagal bahkan sebelum mulai. Alih-alih jadi lokomotif ekonomi desa, koperasi bisa berubah jadi ATM oknum aparat, lahan rente politik lokal, dan ladang korupsi terstruktur. Ingat, yang ditangkap di Lahat itu bukan satu dua orang, tapi 20 kepala desa dan satu camat sekaligus. Artinya, kerusakan sistemik di level akar rumput itu nyata dan mengakar. Kalau dana Rp10 juta dari dana desa saja bisa disetorkan berjamaah ke oknum penegak hukum, bayangkan skala risiko kalau koperasi ini nanti mengelola miliaran bahkan triliunan uang rakyat di 80.000 desa.
Koperasi Desa Merah Putih hanya bisa berhasil kalau seluruh ekosistemnya dibenahi dari fondasi. Dan tugas terberat ada di tangan Presiden Prabowo. Pertama, harus ada audit menyeluruh dan deteksi dini terhadap kepala desa dan perangkat desa yang punya rekam jejak manipulatif. Tidak bisa main kasih jabatan koperasi ke sembarang orang hanya karena dekat dengan partai, relawan, atau ASN. Harus berbasis merit, integritas, dan transparansi. Kalau tidak, koperasi ini akan jadi koperasi semu penuh bendera tapi kosong fungsi. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Kedua, Prabowo perlu menginstruksikan agar Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, dan Kejaksaan Agung membuat satuan tugas gabungan pengawasan dana koperasi desa. Satuan tugas ini harus punya akses real-time ke perputaran dana, bisa intervensi cepat, dan tidak bisa dilobi. Lebih baik membatalkan 1 koperasi bermasalah daripada membiarkan 100 koperasi jadi sarang perampokan berjamaah.
Ketiga, seluruh pengurus koperasi desa wajib melewati pelatihan dan sertifikasi keuangan serta etika publik. Warga juga harus diajak mengawasi langsung, misalnya lewat dashboard transparansi digital yang bisa diakses dari HP. Kalau dana koperasi bisa diawasi oleh warga sendiri, maka potensi penyalahgunaan bisa ditekan. Tapi kalau semuanya hanya jadi proyek dari atas tanpa penguatan kontrol sosial dari bawah, maka koperasi hanya akan jadi logo di spanduk dan sumber kekayaan baru bagi elite lokal. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
Terakhir, Prabowo harus sadar bahwa kunci sukses koperasi desa bukan hanya uang dan struktur, tapi budaya. Selama budaya setor uang ke atasan dan takut sama aparat masih ada, koperasi desa akan terus digerogoti. Maka perang terbesar justru perang melawan mentalitas kolonial baru yang hidup di birokrasi desa. Prabowo perlu pimpin langsung revolusi mental ini dari atas, bukan cuma lewat pidato tapi lewat aksi nyata. Jika itu tidak dilakukan, koperasi ini hanya akan menambah jumlah orang yang mengantri di hotel prodeo, bukan mengurangi angka kemiskinan di desa.
Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.
Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345
Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm
Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx
Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW
Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $BMRI $BBNI