Yang menarik dari aturan POJK Finfluencer adalah semakin susah ritel mendapatkan informasi penting dan hal - hal informal seperti A1 A1. Ntar disanksi denda gawat juga.

Harusnya yang dibuat saringan itu adalah ritelnya dengan melakukan edukasi oleh BEI OJK dll. Kalau Finfluencer diwajibkan sertifikasi, ya cost informasinya juga akan naik, Finfluencer juga jadi ga independen. Akibatnya terjadi efek yang sama dengan efek broker ditutup: transaksi makin sepi.

Harusnya jangan sertifikasi, tapi aturan yang kaya di US, disclosure independensi dll. Jadi informasi masih bisa diakses oleh lebih banyak orang.

Kalau saya baca si minimal untuk ngonten aja di publik butuh Analis Madya. Kalau kerja sama sekuritas minimal WPPE. Tapi aturannya ga jelas, sampai level sertifikasinya saja ga disebutkan dengan pasti di dalam aturan.

Aturan apa ini...

$BBRI $WIFI $TOBA