Business Judgment Rule SWF Konoha

Menanggapi komentar User Stockbit di postingan sebelumnya bukan di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Saya terus terang setuju dan sependapat dengan kedua komentar tersebut. Direktur BUMN di negara Konoha memang harus inovatif dan kreatif dalam mengambil keputusan bisnis atau Business Judgement Rule tanpa harus dikriminalisasi. Tapi dengan catatan keputusan yang diambil itu bebas dari konflik kepentingan, dikalkulasi dengan benar dan memang niatnya untuk memajukan negara. Soalnya hasil akhirnya nanti untung atau rugi, itu urusan belakangan. Kan sering itu rencana sudah bagus tapi ternyata terjadi force majeur sehingga hitungan awalnya laba malah jadi rugi. Yang penting itu proses pengambilan keputusannya atau Business Judgement Rule para direksi BUMN itu sudah sesuai best practice dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Business Judgment Rule (BJR) adalah prinsip hukum korporasi yang melindungi direksi dan manajemen perusahaan dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan.

Inti prinsip ini adalah selama direksi bertindak:
1. Dengan niat baik (good faith)
2. Dengan kehati-hatian wajar (due care)
3. Tanpa konflik kepentingan (disinterestedness)
4. Untuk kepentingan terbaik perusahaan (best interest)
Maka meskipun hasil keputusan itu merugikan, mereka tidak bisa dipidana atau digugat secara pribadi.

Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mekanisme untuk bisa membuktikan Business Judgment Rule para direktur BUMN di bawah SWF DTR di Konoha?

Kalau kita membahas bagaimana sebuah negara seharusnya mengelola kekayaan publik lewat lembaga seperti sovereign wealth fund (SWF), maka dua contoh paling kredibel dan sering dijadikan standar emas adalah Temasek Holdings dari Singapura dan Norges Bank Investment Management (NBIM) dari Norwegia. Bukan cuma karena mereka sukses secara finansial, Temasek mengelola aset lebih dari USD 400 miliar dan NBIM mengelola lebih dari USD 1,5 triliun dana minyak Norwegia, tetapi karena mereka membuktikan bahwa lembaga negara bisa profesional, akuntabel, dan sepenuhnya independen dari kekuasaan politik. Kuncinya bukan pada seberapa besar uang yang dikelola, tapi seberapa bersih dan transparan cara kerjanya. Di kedua institusi itu, kepercayaan publik dibangun bukan lewat janji, tapi lewat desain sistem tata kelola yang bisa diverifikasi oleh siapa pun. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Temasek sejak awal sudah menetapkan prinsip bahwa meskipun dimiliki penuh oleh negara, keputusan bisnis harus dijauhkan dari tangan pemerintah sehari-hari. Tidak ada menteri aktif yang duduk di dalam dewan direksi. Tidak ada anggota keluarga penguasa yang bisa menyetir arah investasi. Temasek tunduk pada hukum perusahaan biasa, membayar pajak seperti perusahaan swasta lainnya, dan harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan investasinya kepada rakyat lewat laporan tahunan yang detail dan publik.

SWF Norges NBIM bahkan lebih tegas. Mereka mengelola dana hasil minyak Norwegia dalam sistem yang diletakkan di bawah bank sentral, bukan kementerian, dengan pengawasan yang melekat dari parlemen. Proses penunjukan CEO harus melewati serangkaian uji kelayakan, termasuk soal konflik kepentingan, kekayaan pribadi, dan keterlibatan di institusi non-profit. Ini semua bukan sekadar formalitas, tapi mekanisme pertahanan agar uang negara tidak dikendalikan oleh elite atau digunakan untuk kepentingan kelompok.

Sementara itu, jika kita menengok situasi di Konoha Wakanda United, negara yang sedang membentuk lembaga baru bernama DTR, yang dalam waktu cepat diberi akses atas aset ratusan BUMN senilai belasan ribu triliun, kita mulai melihat kontras yang cukup tajam. DTR resmi berdiri pada 24 Februari 2025, dan secara waktu memang masih terlalu dini untuk mengeluarkan laporan keuangan. Tapi transparansi dan komitmen pada tata kelola itu seharusnya sudah bisa dibaca dari struktur awalnya.

Masalahnya, sejak hari pertama, susunan pengurus DTR dipenuhi oleh menteri aktif, tokoh politik, dan bahkan individu yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pemegang kekuasaan tertinggi. Tidak ada deklarasi formal soal bagaimana konflik kepentingan akan ditangani. Tidak ada mekanisme recusal yang diumumkan. Dan semua ini terjadi saat DTR sudah mulai menjalankan proyek besar, termasuk menggandeng perusahaan asing dalam proyek kilang bernilai triliunan. Jika struktur seperti ini dibangun di negara seperti Norwegia atau Singapura, bisa dipastikan akan menimbulkan kegemparan publik dan digugat secara hukum. Mekanisme seleksi terbuka pimpinan DTR tidak ada, langsung tiba-tiba ada CEO, CIO, COO. Coba bandingkan dengan seleksi pimpinan SWF di Temasek dan Norges NIBM. Upgrade skill https://cutt.ly/ge3LaGFx

Selain masalah konflik kepentingan, satu aspek yang sangat membedakan SWF yang sehat dari yang berisiko adalah tingkat keterbukaan informasi. Temasek setiap tahun merilis dokumen publik bernama Temasek Review, yang berisi bukan hanya angka-angka keuangan tapi juga filosofi investasi, evaluasi per sektor, jejak karbon portofolio, dan pandangan strategis lima hingga sepuluh tahun ke depan. Semua orang bisa membaca, mengunduh, dan menganalisis isi laporan tersebut.

Norges NBIM Norwegia bahkan lebih terbuka. Seluruh portofolio investasi mereka tersedia online secara real time. Masyarakat bisa tahu berapa persen saham Amazon, Nestlé, atau Samsung yang dimiliki NBIM. Kalau mereka melepas suatu saham karena alasan etika, misalnya karena perusahaan tersebut melanggar HAM atau merusak lingkungan, mereka akan membuat siaran pers terbuka yang menjelaskan alasannya. Ini semua dilakukan bukan karena tuntutan hukum semata, tapi karena itu adalah bentuk tanggung jawab kepada pemilik dana sejati yaitu rakyat Norwegia. Bahkan kemarin waktu Norges exit dari $UNTR karena masalah lingkungan, itu dijelaskan secara terbuka.

Sementara di DTR, bahkan informasi paling dasar seperti mitra proyek, struktur audit, atau rencana pelaporan keuangan belum juga dibuka secara luas ke publik. Tidak ada satu pun portal resmi yang menunjukkan komposisi portofolio, exposure risiko, atau strategi investasi jangka panjang. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pun belum dipastikan bisa masuk, karena pengawasan parlemen tidak melekat langsung. Padahal DTR mengelola aset negara dalam skala sangat besar, dan mulai menjalankan investasi bernilai puluhan triliun. Ini artinya, uang negara mulai digerakkan oleh struktur yang belum teruji dan belum transparan. Jika dibiarkan, potensi moral hazard akan membesar, dan akuntabilitas akan makin menjauh.

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pengambil keputusan di lembaga negara seperti DTR diberikan. Di Konoha, banyak direksi BUMN merasa gamang untuk mengambil keputusan strategis karena bayang-bayang kriminalisasi. Kalau proyek rugi, meskipun alasannya rasional dan prosesnya benar, tetap saja bisa dituduh merugikan keuangan negara. Inilah yang membuat sebagian besar BUMN memilih strategi aman dan tidak inovatif. Itulah kenapa DTR didirikan supaya direktur BUMN tidak gampang masuk penjara. Niatnya memang bagus demi meningkatkan inovasi para direktur BUMN. Yang jadi masalah itu ada disclosure conflict of interest. Apakah keputusan para direktur BUMN itu benar-benar demi kemajuan negara atau ada konflik kepentingan atau Conflict of Interest?

Sebaliknya, di Temasek dan NBIM, mereka dilindungi oleh prinsip hukum bernama business judgment rule. Selama keputusan diambil dengan niat baik, berbasis informasi lengkap, dan tanpa konflik kepentingan, maka hasil negatif tidak bisa dijadikan dasar tuntutan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan manajemen punya ruang bernapas untuk bertindak profesional, tanpa takut dipidanakan hanya karena risiko bisnis.

Jadi, jika Konoha benar-benar ingin DTR menjadi lembaga investasi yang kredibel dan disegani, maka harus meniru dari fondasi, bukan hanya meniru dari nama. Pertama, struktur pengurus harus dibersihkan dari potensi konflik kepentingan, termasuk tokoh politik dan kerabat kekuasaan. Kedua, seluruh proses pengambilan keputusan harus dibuka kepada publik, minimal dalam bentuk laporan berkala dan audit independen. Ketiga, negara harus menjamin bahwa manajemen yang bekerja secara profesional tidak akan dikriminalisasi jika keputusan bisnisnya gagal. Keempat, semua prinsip pengelolaan SWF internasional seperti Santiago Principles harus diadopsi secara eksplisit dan dijalankan secara konkret. Terakhir, lembaga ini harus tunduk kepada rakyat, bukan kepada satu tokoh atau satu keluarga. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tanpa itu semua, maka DTR hanya akan menjadi kendaraan kekuasaan baru yang dibungkus jargon negara, tapi isinya adalah agenda privat dari elite terpilih. Dan jika itu yang terjadi, maka kita tidak sedang membangun sovereign wealth fund, kita sedang membangun ATM bersama yang ditulis atas nama rakyat, tapi dikunci oleh segelintir orang.

Semua rakyat Konoha berharap agar SWF DTR bisa dikelola secara jujur, amanah, dan bebas konflik kepentingan agar bisa menyaingi Temasek dan Norges. Jangan sampai itu jadi lahan korupsi baru.

Semoga Tuhan melindungi kita semua dari segala niat buruk orang yang ingin merusak negara kita yang tercinta.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $BMRI