Diskusi dan main ke lapangan langsung :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Dampak: Negatif–Netral
Karena Koperasi Merah Putih memiliki unit simpan pinjam sendiri, ini bisa mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada BPR. Apalagi jika bunga koperasi lebih rendah.
BPR swasta kecil kemungkinan akan terdampak paling besar karena pasar mereka sama: desa dan UMKM.

2. Bank Umum yang Fokus ke Mikro dan UMKM
Contoh Saham:
$BBRI (Bank Rakyat Indonesia)
$BJBR (Bank BJB)
BJTM (Bank Jatim)
BTPN Syariah ( $BTPS )
Dampak: Netral–Positif
BRI justru bisa diuntungkan jika diajak kerja sama dengan koperasi (sebagai bank penyalur atau pendamping koperasi).
Tapi jika koperasi lebih mandiri dan tidak banyak melibatkan bank, bisa menggerus pangsa kredit mikro mereka.

3. Bank Digital
Contoh Saham:
ARTO (Bank Jago)
BBYB (Bank Neo)
Dampak: Netral
Karena koperasi menyasar masyarakat desa yang belum terlalu terdigitalisasi, bank digital mungkin tidak langsung terdampak besar kecuali mereka ikut program sebagai mitra.

Kesimpulan:
BPR swasta kecil adalah yang paling berisiko terdampak negatif.
BBRI mungkin terdampak paling besar di antara bank besar, tetapi bisa berubah menjadi positif jika mereka ikut sebagai mitra koperasi.
Dampaknya masih tergantung implementasi teknis: apakah koperasi bersifat tertutup dan mandiri, atau terbuka dan bermitra dengan perbankan.

Setiap Koperasi Merah Putih (Kopdes) dapat mengajukan pinjaman modal usaha dengan plafon antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, tergantung pada kebutuhan dan kelayakan usaha koperasi tersebut.

💰 Rincian Pendanaan
Plafon Pinjaman: Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi.

Sumber Dana: Pinjaman dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Tenor Pinjaman: Hingga 10 tahun, disesuaikan dengan kesepakatan antara koperasi dan bank pemberi pinjaman.

Skema Pencairan: Dana tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung, melainkan dalam bentuk barang atau pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan koperasi. Misalnya, jika koperasi membutuhkan kendaraan operasional, bank akan membayar langsung kepada dealer kendaraan tersebut.

Proses Pengajuan
Musyawarah Desa Khusus (Musdesus): Desa atau kelurahan mengadakan musyawarah untuk membentuk koperasi dan menyusun rencana usaha.
Pendaftaran dan Legalitas: Koperasi didaftarkan secara resmi dan memperoleh badan hukum.
Pengajuan Proposal: Koperasi mengajukan proposal usaha kepada bank Himbara untuk mendapatkan pinjaman.
Verifikasi Bank: Bank akan melakukan verifikasi terhadap proposal dan kelayakan koperasi sebelum menyetujui pinjaman.

Penting untuk dicatat bahwa pinjaman ini bukan hibah; koperasi berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.