PT Timah Tbk. (TINS) menghadapi lonjakan aktivitas penambangan ilegal yang semakin masif sejak mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis dan sejumlah pihak lain. Direktur Utama TINS, Restu Widiyantoro, menyebutkan bahwa operasional perusahaan kini tidak sepenuhnya berada dalam kendali manajemen karena maraknya tambang liar, bahkan meski ratusan kapal ponton ilegal telah ditertibkan. Ironisnya, aktivitas ilegal ini juga melibatkan warga lokal, memperumit pengawasan di wilayah konsesi perusahaan.

Sebagai upaya solusi, Komisi VI DPR RI memberikan saran agar TINS mempertimbangkan model pengelolaan tambang melalui skema koperasi untuk menertibkan operasi tambang liar. Saran ini akan ditindaklanjuti manajemen TINS sebagai salah satu langkah untuk memulihkan kontrol dan legalitas aktivitas pertambangan di area mereka. Namun, tantangan lain tetap ada, yakni tumpang tindih regulasi serta konflik lahan, di mana sekitar 31% wilayah IUP TINS berada dalam kawasan hutan produksi atau wilayah sengketa.

Kasus korupsi tata niaga timah yang mencuat sejak 2023 telah menyeret 16 tersangka, termasuk Harvey Moeis, Helena Lim, dan sejumlah mantan pejabat PT Timah. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian ekologis mencapai Rp271 triliun. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap dan melibatkan baik pihak swasta maupun pejabat internal TINS, mengungkap jaringan korupsi besar dalam tata kelola industri timah nasional yang kini berdampak serius pada operasional resmi perusahaan.

$TINS