Koperasi Merah Putih: Sebuah Kisah Fiktif

Bayangin ada program negara yang digeber habis-habisan: Koperasi Merah Putih. Ide awalnya terdengar mulia. Pemerintah ingin membangun 80.000 koperasi desa yang bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal. Masing-masing koperasi dijanjikan akses ke kredit lunak Rp5 miliar dari bank-bank pelat merah dengan tenor panjang, 10 tahun, dan bunga disubsidi. Tapi duit ini gak dikasih tunai ke koperasi, melainkan dicairkan langsung ke vendor penyedia barang atau jasa. Tujuannya bagus: biar gak bisa dipakai semaunya oleh pengurus koperasi. Hitungannya? Jika semua jalan lancar, koperasi ini bisa muterin ekonomi desa hingga Rp2.000 triliun per tahun, dengan target laba kolektif Rp80 triliun. Di atas kertas, ini rencana reformasi ekonomi desa paling bombastis sejak zaman ORBA. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Masalahnya, dalam realitas birokrasi Indonesia yang longgar, anggaran jumbo itu kayak aroma daging bakar di tengah hutan: ngundang binatang liar datang dari segala penjuru. Dan seperti biasa, bukan rakyat kecil yang pertama kali mencium bau itu, tapi orang-orang yang tahu cara mainin sistem. Masuklah tokoh-tokoh fiktif legendaris dalam kisah ini yakni Buudi bin Judol, Judol bin Budii, Budiii bin Dodol Judol, dan Dodol bin Buudii Judol. Empat sekawan ini adalah tokoh fiktif. Kalau ada kesamaan nama, itu hanya kebetulan. Mereka berempat ini bukan preman pasar, bukan pula pejabat, tapi alumni dari kampus fiktif Universitas Fiktif Judol, sekolah tinggi dengan kurikulum unggulan jurusan: “Mengolah Proposal Demi Dana”.

Dulu waktu kuliah, Buudi dikenal sebagai ketua himpunan teknik akal-akalan, jago orasi dan lobi. Judol punya portofolio proposal kegiatan yang banyak masuk laci rektorat tapi gak pernah dieksekusi. Budiii spesialis PowerPoint dan Excel, tukang bikin laporan fiktif yang terlihat indah. Dan Dodol? Dewa akuntansi. Laporan keuangan koperasi yang bangkrut bisa dia poles jadi sehat dan bersinar. Tapi ternyata itu belum klimaksnya. Semua ijazah mereka juga palsu. Yup, mereka adalah lulusan dari institusi bayangan bernama Universitas Gajah Dodol, kampus yang gak jelas ada di mana, tapi punya kop surat, tanda tangan rektor, dan stempel timbul warna emas yang dicetak pakai printer inkjet dan laminating doff.

Ijazah itu mereka pakai buat daftar jadi konsultan pendamping koperasi di berbagai kabupaten yang butuh tenaga cepat. CV mereka penuh bumbu: pengalaman membangun koperasi sukses, pelatihan dari LPKRN (Lembaga Pelatihan Kemandirian Rakyat Nusantara), dan gelar Sarjana Judol Dodol Kayu Tech yang, kalau dicari di internet, malah munculnya artikel tentang ramuan obat kuat herbal. Tapi karena sistem rekrutmen kejar target dan verifikasi asal-asalan, semua diloloskan. Jadilah geng Gajah Dodol ini masuk ke sistem, bukan dari pintu belakang, tapi lewat jalur resmi—legal tapi mematikan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Dengan modal “legalitas” itu, mereka merancang skenario besar: bikin koperasi fiktif sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya. Dalam tiga bulan, mereka mendirikan delapan koperasi di berbagai desa, semuanya punya nama keren dan logo kece. Ada Kopdes Maju Terus, Kopdes Amanah Jaya, Kopdes Sejahtera Bersama, dan lainnya. Pengurusnya? Warga desa yang diajak ngopi dan diminta setor fotokopi KTP serta tanda tangan, tanpa tahu nama mereka akan digunakan untuk ngajuin pinjaman miliaran rupiah.

Proposal bisnis disusun Budiii dengan indah: warung sembako, apotek desa, pengadaan truk logistik, bahkan program digitalisasi koperasi. Semua lengkap dengan proyeksi laba, bagan organisasi, dan rencana kerja 5 tahun ke depan. Vendor-nya? Perusahaan fiktif CV Jaya Abadi Abadi, milik Judol. Dokumennya lengkap: rekening bank aktif, NPWP aktif, stempel asli. Tapi realitanya? Gak ada gudang, gak ada barang, bahkan gak ada pegawai.

Koperasi ini mengajukan pembelian dua truk logistik seharga Rp2,4 miliar. Padahal harga pasarnya cuma Rp1,4 miliar. Tapi karena sistem pencairan dana langsung ke vendor dan dokumen koperasi semuanya tampak sah, bank pun cairkan dana tanpa curiga. Selisih Rp1 miliar itu dibagi rata:

Rp600 juta buat Buudi

Rp100 juta buat Judol

Rp100 juta buat Budiii

Rp100 juta buat Dodol

Rp100 juta buat nyuap petugas bank

Barangnya? Gak ada. Cuma foto truk dari Google, yang diedit latar belakangnya pakai Photoshop biar kelihatan kayak diparkir di halaman balai desa Ngangak. Truk fiktif itu kemudian dicatat sebagai aset tetap koperasi di laporan neraca. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Setelah satu koperasi berhasil, mereka duplikasi skema ini ke desa-desa lain. Total delapan koperasi fiktif mereka operasikan. Total dana yang mereka sedot: Rp40 miliar. Semuanya tampak aktif secara administratif: ada laporan bulanan, catatan transaksi, dan laba positif. Tapi kenyataannya? Warung sembako gak pernah buka, apotek cuma ada di proposal, dan logistiknya fiktif. Satu-satunya yang jalan adalah aliran uang masuk ke rekening vendor bodong mereka.

Setahun kemudian, waktunya cicilan. Tapi koperasi gak punya pemasukan. Akhirnya, Dana Desa digunakan untuk membayar utang koperasi zombie ini. Dana yang seharusnya dipakai buat bangun jalan, irigasi, atau perbaiki Puskesmas, malah dipakai buat lunasi utang truk palsu. Warga mulai curiga, “Lho, desa kita punya koperasi? Kapan dibentuk?”

Kalau kamu kira ini cuma satu kasus kecil, mari kita hitung bareng. Kalau 5% dari 80.000 koperasi gagal bayar, artinya ada 4.000 koperasi × Rp5 miliar = Rp20 triliun. Kalau 10% macet = Rp40 triliun. Kalau 20%? Rp80 triliun. Total laba bersih bank Himbara tahun 2024 itu Rp140,93 triliun. Artinya, kalau 1 dari 5 koperasi ini fiktif dan gagal bayar, setengah laba bank negara bisa lenyap, dan yang nombok? Ya kita semua. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Celah korupsinya sangat sistematis:

1. Koperasi fiktif tapi legal.

2. Pengurus boneka yang gak tahu apa-apa.

3. Vendor palsu milik sendiri.

4. Harga barang di-mark-up setinggi langit.

5. Barang fiktif yang hanya hadir di laporan.

6. Kolusi dengan petugas bank.

7. Laporan keuangan palsu dan audit yang dibayar buat tutup mata.

Kalau pemerintah gak mau program ini berubah jadi lubang hitam fiskal, maka pengawasannya harus brutal:

1. Verifikasi ketat NIK, NPWP, dan domisili pengurus koperasi.

2. Cross-check vendor di lapangan, bukan cuma di dokumen.

3. Gunakan e-katalog nasional sebagai patokan harga.

4. Dana dicairkan bertahap berdasarkan bukti realisasi.

5. Aset besar seperti truk wajib dilacak GPS & CCTV.

6. Semua koperasi penerima dana diumumkan terbuka agar publik bisa ikut awasi.

7. Koperasi dan vendor nakal langsung di-blacklist nasional.

Karena kalau enggak, jangan heran nanti kita baca di laporan BPK: “Sebagian besar koperasi penerima Rp5 miliar tidak ditemukan keberadaannya di lapangan. Aset tercatat dalam laporan, tapi tidak pernah ada secara fisik.” Dan saat itu, geng alumni Judol dan sarjana Gajah Dodol udah pindah ke kota, buka kafe modern dengan $WIFI kencang, temboknya dipenuhi quote motivasi seperti: “Bangun Desa, Cuan ke Kita.” Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Di desa? Jalan tetap becek. Puskesmas tetap kosong. Tapi laporan koperasi tetap tunjukkan “laba naik 300%”. Karena di negeri ini, yang penting proposalnya rapi, datanya naik, dan fotonya keren. Soal apakah truknya beneran ada atau cuma editan? Itu urusan belakangan. Yang penting dana cair duluan.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $BMRI