Provinsi Dengan Ormas Resmi Terbanyak

Diskusi hari ini di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Berdasarkan Data BPS 2023

1. Jawa Barat:

Penduduk: ±50,6 juta

Ormas: 832

Rasio: 1 ormas per ±60.800 jiwa



2. Jawa Timur:

Penduduk: ±41,3 juta

Ormas: 745

Rasio: 1 ormas per ±55.400 jiwa



3. DKI Jakarta:

Penduduk: ±11,2 juta

Ormas: 698

Rasio: 1 ormas per ±16.000 jiwa



4. Sumatera Utara:

Penduduk: ±15 juta

Ormas: 634

Rasio: 1 ormas per ±23.600 jiwa



5. Jawa Tengah:

Penduduk: ±37,1 juta

Ormas: 594

Rasio: 1 ormas per ±62.400 jiwa

Walau jumlah absolut ormas di Jawa Barat paling tinggi, rasio per jumlah penduduk tertinggi justru ada di DKI Jakarta dan Sumut, artinya lebih “padat ormas”. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tapi dari sisi absolut dan sebaran wilayah, Jabar tetap dominan. Bisa dibilang ormas di Jabar bukan cuma banyak, tapi juga variatif: dari ormas keagamaan, sosial, pemuda, hingga ormas pencinta batu akik.

Jadi kalau disebut “Provinsi Seribu Ormas”, Jabar menang jumlah mutlak. Tapi kalau “provinsi terpadat ormas per jiwa”, DKI bisa klaim piala.

Kalau kamu lagi jalan-jalan ke Jawa Barat dan tiba-tiba ketemu acara deklarasi ormas yang ke-1.300-an, jangan kaget. Itu bukan hal langka. Di provinsi ini, ormas bukan sekadar wadah kumpul-kumpul, tapi udah kayak hobi kolektif. Mau bikin komunitas pencinta teh manis anget atau perkumpulan alumni warung pecel depan kantor kelurahan? Silakan. Asal lengkapin syarat administrasi, besok pun bisa jadi ormas resmi. Enggak heran kalau ada yang nyeletuk, “Jawa Barat = Provinsi Seribu Ormas.” Eh ternyata bukan cuma celetukan, tapi data resmi dari Bakesbangpol Jabar per Juli 2024 mencatat ada 1.562 ormas terdaftar. Iya, seribu lima ratus enam puluh dua. Yang aktif? Cuma 736. Selebihnya? Ya mungkin lagi hiatus nunggu pemilu atau hibah cair. Sisanya 285 belum jelas juntrungannya, masih dalam tahap “verifikasi”—alias mungkin baru nongkrong sambil nyusun anggaran proposal. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tapi tunggu dulu, jangan langsung nuduh Jabar tukang bikin ormas. Jumlah penduduknya aja tembus 50,6 juta jiwa, alias lebih padat dari Malaysia. Kalau satu ormas mewakili 60.800 orang, ya logikanya masih masuk akal. Tapi kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur yang punya 745 ormas dengan 41,3 juta jiwa (1 ormas tiap 55.400 penduduk), atau Jawa Tengah yang punya 594 ormas buat 37 juta orang (rasio 1:62.400), Jabar masih kelihatan 'normal'. Yang bikin mata melek justru DKI Jakarta: dengan 11,2 juta penduduk dan 698 ormas, berarti satu ormas mewakili cuma 16 ribu orang. Luar biasa. Bisa jadi, di tiap RW Jakarta ada lebih dari satu ormas. Belum dihitung yang belum terdaftar, belum berbadan hukum, atau cuma aktif pas pemilu.

Nah, yang menarik adalah Sumatera Utara. Provinsi ini punya 634 ormas untuk 15 juta jiwa, alias 1 ormas per 23.600 warga. Artinya, Sumut itu secara kepadatan ormas juga “berjiwa sosial tinggi”. Tapi tentu saja, Jabar tetap jawara kalau bicara jumlah mutlak. Di Jabar, ormas bukan cuma banyak—tapi variatif. Ada yang murni gerakan sosial, ada yang semi-keagamaan, ada juga yang entah siapa pengurusnya tapi rutin masukin proposal hibah setiap tahun. Bahkan tak jarang, satu pengurus merangkap di beberapa ormas berbeda. Multitalenta. Kalau organisasi lain cari dana dari fundraising, di sini kadang ormas bisa punya insting lebih tajam: langsung ke APBD.

Lalu kenapa banyak yang seneng bikin ormas? Ya karena secara struktural dan budaya, masyarakat Jabar itu guyub. Tapi jangan salah: kadang ormas juga jadi kendaraan politik, alat tawar saat pilkada, atau pelengkap syarat proyek kemitraan. Di atas kertas memang ormas itu instrumen demokrasi. Tapi di lapangan? Ada juga yang fungsinya seperti “agensi event” musiman. Serius lho, ada ormas yang aktif cuma pas ada dana bantuan, deklarasi dukungan, atau lomba mancing berhadiah motor. Setelah itu? Hilang tanpa jejak, mungkin migrasi bikin ormas baru lagi dengan nama yang lebih catchy. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Jadi ya, sah-sah aja kalau Jawa Barat dijuluki “Provinsi Seribu Ormas.” Malah harusnya dikasih penghargaan Guinness World Record kalau bisa capai dua ribu. Tapi jangan lupa: banyaknya ormas ini bukan selalu lambang partisipasi tinggi. Bisa jadi justru cermin betapa kita senang membentuk wadah baru ketimbang memperbaiki yang lama. Dalam dunia startup, ini disebut “pivot.” Dalam dunia sosial? Ya... bisa disebut “gonta-ganti nama biar cair lagi.”

Tapi kita tetap harus apresiasi. Karena di tengah polemik subsidi, banjir proposal, dan seragam ormas yang kadang lebih mahal dari seragam ASN, masyarakat Jawa Barat tetap semangat berorganisasi. Semangat membangun bangsa lewat musyawarah, konsolidasi... dan sedikit markup pengadaan ATK.

Kalau kamu buka bisnis warung kecil-kecilan atau pabrik berskala menengah di beberapa daerah Indonesia, jangan kaget kalau suatu hari ada yang datang pakai seragam lengkap, emblem mengkilap, dan nada sopan tapi maksa. Mereka bukan polisi, bukan TNI, bukan juga petugas pajak. Mereka adalah perwakilan dari "ormas", yang entah dari mana asal-usulnya, tiba-tiba hadir membawa surat permohonan “uang keamanan”, “dukungan kegiatan sosial”, atau yang lebih nyeleneh: THR ormas. Iya, ormas minta THR, padahal kamu sendiri masih bingung ngasih THR karyawan.

Masalah ormas pungli ini bukan cuma mitos. Di Kabupaten Lebak, Banten, puluhan pengusaha mengeluh karena “ditodong” ormas menjelang Lebaran 2025. Gaya memintanya beragam, dari yang sopan santun penuh salam sampai yang bernada ancaman halus. Namanya juga ‘pungli berkedok THR’. Dan jangan salah, ini bukan satu-dua kasus. Bahkan Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, bilang terang-terangan bahwa praktik premanisme ala ormas ini bikin investor luar negeri mikir ulang mau buka usaha di sini. Lah gimana nggak? Baru buka usaha, sudah didatangi rombongan ormas yang menuntut "jatah lingkungan". Kayak bisnis butuh izin dari Tuhan dan ormas sekaligus.

Yang lebih lucu (atau menyedihkan?) adalah ketika ormas mulai menganggap pungli ini sebagai semacam “tradisi tahunan”. Lah, THR itu kan tunjangan untuk yang kerja. Emangnya ormas kerja apa di perusahaan orang? Masa karena pakai seragam, lantas merasa berhak dapat bagian dari laba perusahaan? Ini sama aja kayak kamu nongkrong di rumah tetangga lalu minta bagian nasi tumpeng karena merasa ikut meramaikan suasana. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Masalah ini semakin serius karena penegakan hukumnya lemah. Banyak pengusaha yang milih diam daripada ribut, takut bisnisnya diganggu atau malah diserbu. Sementara aparat? Kadang tegas, kadang cuma bilang “nanti kami tindak lanjuti”, tapi setelah itu hilang seperti sinyal WiFi di daerah pelosok. Makanya, Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Di Maret 2025, beliau perintahkan TNI dan Polri untuk bersih-bersih ormas yang doyan pungli. Ya bagus sih, tapi jangan cuma viral pas awal. Karena ormas ini adaptif, bisa berganti nama, logo, bahkan ganti seragam dalam semalam. Kayak startup, tapi versi proposal hibah dan surat permintaan dana.

Kenapa ormas bisa sampai begitu? Ada dua sebab utama. Pertama, kesenjangan ekonomi. Banyak anggota ormas yang memang hidup pas-pasan. Jadi ketika ada peluang nyari "uang cepat" lewat proposal, surat edaran, atau patroli keliling ke warung, mereka ambil. Kedua, budaya permisif, di mana masyarakat dan pengusaha sudah terbiasa diam. Mereka anggap permintaan itu sebagai “biaya tambahan hidup damai”. Padahal kalau terus dibiarkan, pungli ini berkembang jadi sistem setoran resmi tanpa dasar hukum. Bukan cuma mengganggu bisnis, tapi juga mempermalukan semangat gotong royong yang dulu jadi landasan lahirnya ormas.

Jadi apa sebenarnya masalah ormas pungli? Bukan sekadar soal uang. Ini masalah mentalitas, hukum yang lembek, ekonomi yang timpang, dan budaya permisif yang dibiarkan terlalu lama. Kalau ormas itu seharusnya jadi motor sosial dan agen perubahan, sayangnya sebagian justru berubah jadi calo berbaju organisasi. Dan selama masyarakat masih takut, pemerintah setengah hati, dan ormas merasa berkuasa, pungli ini akan tetap hidup… bahkan mungkin naik pangkat jadi “komite lingkungan bersertifikat”. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$PANI $BREN $DMAS