Ringkasan Brief Menkeu Sri Mulyani Terkait Tarif Trump dan Ekonomi RI

==========

1. APBN 2025 Aman dan Terjaga: Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dalam kondisi aman dan tidak akan jebol, meskipun terdapat berbagai program baru pemerintah. Defisit APBN 2025 ditargetkan tetap terjaga di kisaran 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun.

2. Kebijakan Terukur: Pemerintah telah memperhitungkan semua kebijakan dan pembiayaan, termasuk program-program Presiden, dalam ruang APBN yang ada. Pembentukan BPI Danantara dan pengelolaan dividen BUMN juga telah diperhitungkan.

3. Penerimaan Pajak Pulih: Tren penerimaan pajak mulai membaik setelah tekanan di awal tahun. Hingga Maret 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 322,6 triliun, dan pada bulan Maret menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,1%.

4. Belanja Negara Efisien: Pemerintah menjaga ritme dan efisiensi belanja negara, termasuk transfer ke daerah yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. Defisit APBN Maret 2025: Per akhir Maret 2025, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap PDB, yang masih di bawah batas yang ditetapkan.

6. Antisipasi Tarif AS: Pemerintah melakukan front loading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai antisipasi terhadap potensi ketidakpastian dan kenaikan akibat kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump.

7. Kritik Kebijakan Tarif AS: Sri Mulyani mengkritik kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dan menilai kebijakan tersebut tidak memiliki landasan ekonomi yang jelas.

8. Fokus pada Manufaktur: Pemerintah menyoroti pentingnya kebangkitan sektor manufaktur dan berupaya mendorongnya kembali ke tingkat sebelum pandemi.

9. Pelonggaran TKDN untuk Produk AS: Sebagai respons terhadap tarif AS, pemerintah mempertimbangkan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk teknologi seperti Apple dan Microsoft, serta menyeimbangkan neraca perdagangan dengan membeli produk AS lainnya.

10. Reformasi Berkelanjutan: Pemerintah terus mendorong reformasi di bidang perpajakan, bea cukai, dan penyederhanaan prosedur untuk mengurangi beban pelaku usaha.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menekankan bahwa fundamental kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik dan APBN dikelola secara prudent dan sustainable di tengah berbagai tantangan global, termasuk ketidakbijakan tarif Trump.

Good strategy, hopefully we can execute them well, swift.

$BMRI $BBNI $BBCA