$FWCT

Amerika Serikat adalah importir kayu lapis (plywood) terbesar di dunia. Pada tahun 2023, AS mengimpor sekitar $2,9 miliar kayu lapis, dengan pemasok utama:
• Kanada – $461 juta
• Vietnam – $411 juta
• Indonesia – $353 juta
• Brasil – $275 juta
• Chili – $241 juta

Impor Plywood Kayu Tropis

Untuk plywood dengan lapisan luar kayu tropis, AS mengimpor $265,5 juta (416.365 m³) pada tahun 2023. Pemasok terbesar:
• Indonesia – $97,1 juta (153.869 m³)
• Ekuador – $91,6 juta (138.328 m³)
• Brasil – $17,4 juta (23.850 m³)

Tren dan Prospek Pasar
• 2023: Impor plywood AS sempat turun 66% dalam volume dan 68% dalam nilai dibanding tahun sebelumnya.
• 2024: Impor meningkat 58% dalam volume dan 33% dalam nilai, terutama dari Vietnam dan Indonesia.
• 2035 (proyeksi): Pasar plywood AS diperkirakan tumbuh 0,6% per tahun (volume) dan 2,8% per tahun (nilai), mencapai 14 juta m³ dan $8,7 miliar.

Permintaan plywood di AS didorong oleh pertumbuhan industri konstruksi dan kebutuhan akan material bangunan yang kuat dan fleksibel.

Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif impor baru yang dikenal sebagai tarif “Liberation Day”. Kebijakan ini mencakup tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke Amerika Serikat, efektif mulai 5 April 2025. Selain itu, tarif tambahan yang lebih tinggi diberlakukan untuk negara-negara tertentu berdasarkan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh pemerintahan Trump, efektif mulai 9 April 2025.  

Berikut adalah daftar tarif tambahan yang dikenakan pada beberapa negara:
• China: 34% 
• Vietnam: 46%
• Uni Eropa: 20% 
• Inggris: 10% 
• Australia: 10% 
• Jepang: 24% 
• India: 26%
• Taiwan: 32% 
• Indonesia: 32% 
• Thailand: 36%
• Bangladesh: 37%
• Pakistan: 29%
• Korea Selatan: 25%
• Swiss: 31%
• Afrika Selatan: 30%
• Kamboja: 49%
• Sri Lanka: 44%  

Tarif-tarif ini diterapkan di atas tarif dasar 10%, sehingga total tarif yang dikenakan pada negara-negara tersebut lebih tinggi dari 10%. Misalnya, impor dari China akan dikenakan tarif total sebesar 44% (10% + 34%).

Pemerintah AS menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi defisit perdagangan yang besar dan berkelanjutan serta untuk melindungi industri domestik. Namun, banyak negara yang terkena dampak tarif ini mengancam akan melakukan tindakan balasan, yang dapat meningkatkan ketegangan dalam perdagangan global.