🚀 Danantara Resmi Diluncurkan

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara pada hari ini, Senin (24/2), menyusul amandemen UU BUMN yang telah disahkan pada awal bulan ini. Badan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, selaku CEO. Sementara itu, posisi CIO dan COO masing–masing diisi oleh Pandu Sjahrir dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria.

Danantara merupakan sovereign wealth fund kedua yang dimiliki oleh Indonesia setelah Indonesia Investment Authority, di mana keduanya akan beroperasi secara terpisah. Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa Danantara merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk memobilisasi lebih banyak pendanaan bagi proyek–proyek strategisnya tanpa menggelembungkan APBN.

Dony mengatakan pada Senin (24/2) bahwa Danantara akan mengelola seluruh BUMN per akhir Maret 2025. Sejumlah media nasional sendiri menyebutkan bahwa ada 7 BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal beroperasi, yakni Bank Mandiri ($BMRI), Bank Rakyat Indonesia ($BBRI), Bank Negara Indonesia ($BBNI), Telkom Indonesia (TLKM), PT PLN, PT Pertamina, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pada Kamis (13/2) bahwa Danantara akan memiliki aset kelolaan lebih dari 900 miliar AS, berdasarkan evaluasi awal. Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa berdasarkan laporan keuangan gabungan per akhir 2023, Indonesia memiliki lebih dari 60 BUMN, dengan total aset gabungan setara 638 miliar dolar AS, total laba bersih sekitar 20 miliar dolar AS, dan total dividen kepada negara sekitar 5 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan menyalurkan dana sebesar 20 miliar dolar AS dari hasil efisiensi anggaran kepada Danantara sebagai dana tahap awal. Dana tahap awal tersebut ditujukan untuk membiayai 20 proyek nasional yang berdampak tinggi di berbagai industri, mulai dari nikel hilir dan mineral lainnya hingga kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan. Sebelumnya, minimum modal awal Danantara direncanakan mencapai 1.000 triliun rupiah atau ~60 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo pun menjanjikan transparansi Danantara, dengan menyebut bahwa badan tersebut dapat “diaudit kapan pun oleh siapa pun”. Sementara itu, Rosan mengeklaim bahwa semua pihak dapat melakukan audit kepada Danantara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan pengesahan Danantara karena kekebalannya atas audit dari BPK dan KPK, kecuali jika ada permintaan dari DPR.

🔑Key Takeaway

Kami menilai bahwa pembentukan Danantara berpotensi memberikan dampak positif dari beberapa aspek, seperti: 1) perluasan sumber pendanaan pemerintah (Danantara dapat menerbitkan obligasi, melakukan pinjaman, dan bermitra dengan sovereign wealth fund negara lain); 2) sinkronisasi arahan strategis BUMN; dan 3) optimalisasi aset dan efisiensi operasional BUMN.

Namun, eksekusi (termasuk transisi dan integrasi), independensi, dan transparansi badan ini menjadi hal–hal penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, pada level BUMN sendiri, terdapat risiko berkurangnya independensi dan kelincahan dalam menentukan langkah strategis.

_________
Stockbit Snips 24 Februari 2025
https://cutt.ly/NreV2w8T