Efisiensi Pemerintah: Apakah IKN Dikorbankan Demi Makan Siang Gratis?

Tadi salah satu user Stockbit di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 baru saja sharing tentang rencana pemangkasan anggaran di Kemenkes https://stockbit.com/post/13223345

Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran sebesar Rp306,7 triliun pada 2025, dengan alasan efisiensi dan pengalokasian dana ke program prioritas seperti makan gratis untuk anak sekolah. Pemotongan ini tentu punya dampak besar, baik positif maupun negatif, tergantung dari bagaimana anggaran yang dipangkas digunakan kembali. Di satu sisi, belanja negara yang lebih rendah bisa berarti efisiensi dan pengelolaan fiskal yang lebih sehat. Tapi di sisi lain, kalau pemotongan ini terlalu besar atau mengenai sektor yang krusial, bisa jadi justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan membuat masyarakat merasakan dampaknya langsung. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

PNS yang terlanjur ambil kredit harap - harap cemas karena selama ini harapan dapat can samping dari perjadin, sekarang perjadin kena potong semua. Risiko kredit macet PNS?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah yang paling kena potongan, dengan pemangkasan Rp81 triliun dari Rp110 triliun. Artinya, lebih dari 73% anggarannya hilang, yang bisa bikin banyak proyek infrastruktur tertunda atau bahkan batal. Padahal, pembangunan infrastruktur selama ini jadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan besar juga terjadi di Kementerian Agama (Rp14,28 triliun) dan Kementerian Keuangan (Rp12,3 triliun). Kalau pemotongan ini berimbas ke layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, bisa-bisa malah menyusahkan masyarakat.

Di sisi lain, ada beberapa kementerian yang anggarannya tetap aman, seperti Kementerian Pertahanan (Rp166,27 triliun), Polri (Rp126,64 triliun), dan Kejaksaan (Rp24,28 triliun). Keputusan ini masuk akal karena sektor keamanan memang dianggap strategis. Tapi, menariknya, anggaran untuk badan-badan seperti BPK, KPK, dan Mahkamah Konstitusi juga tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan sektor hukum dan pengawasan keuangan.

Efek dari pemotongan anggaran ini bisa jadi efisiensi kalau yang dikurangi memang pengeluaran yang boros, seperti perjalanan dinas atau acara seremoni yang nggak penting. Tapi kalau yang dipotong terlalu banyak di sektor produktif, dampaknya bisa buruk. Misalnya, proyek infrastruktur yang melambat bisa bikin banyak pekerja kehilangan pekerjaan, yang ujung-ujungnya mengurangi daya beli masyarakat. Kalau belanja masyarakat turun, sektor konsumsi—yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi—bisa ikut kena imbas.

Dari sisi fiskal, pemotongan ini bisa membantu mengurangi defisit anggaran dan utang negara, yang artinya stabilitas ekonomi lebih terjaga dalam jangka panjang. Tapi kalau pengurangan belanja negara ini terlalu agresif, bisa jadi malah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada proyek pemerintah juga bisa kena dampaknya, yang berarti potensi PHK dan investasi yang lebih rendah.

Jadi, pemangkasan anggaran itu bisa jadi langkah baik kalau memangkas yang tidak perlu, tapi bisa juga jadi masalah kalau menghambat pertumbuhan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa pemotongan ini tidak mengorbankan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya efisiensi tanpa solusi pengganti, bisa-bisa ekonomi justru stagnan, dan yang paling merasakan dampaknya ya rakyat sendiri. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar Rp306,7 triliun untuk tahun 2025 guna mendanai program-program prioritas, seperti penyediaan makanan gratis bagi siswa sekolah. Pemotongan ini mencakup berbagai kementerian dan lembaga, dengan beberapa mengalami pengurangan anggaran yang signifikan.

🗿Kementerian yang Mengalami Pemotongan Anggaran

Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Mengalami pemotongan sekitar 22% dari pagu anggaran Rp53,19 triliun, setara dengan Rp12,3 triliun.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Efisiensi anggaran sebesar Rp8,01 triliun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Dari pagu anggaran Rp6,4 triliun, dipotong sebesar 35,72% atau Rp2,305 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Diminta melakukan efisiensi sebesar Rp81 triliun dari pagu anggaran Rp110 triliun.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): Dari total pagu anggaran Rp2,3 triliun, diminta berhemat hingga Rp1,4 triliun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Dari total anggaran Rp4,79 triliun, akan memotong anggaran sebesar Rp2,75 triliun.

Kementerian Agama (Kemenag): Mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp14,28 triliun, dari semula Rp78,59 triliun menjadi Rp64,27 triliun.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Berencana memangkas anggaran sebanyak 58,17%, dari Rp7,72 triliun menjadi Rp3,23 triliun.

Kementerian Sosial (Kemensos): Memastikan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada bantuan sosial, dengan fokus pemotongan pada aspek operasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK): Akan mengusahakan efisiensi anggaran agar tidak mengganggu program prioritas, dengan rata-rata pemotongan sekitar 50%.

Kementerian dan Lembaga yang Tidak Mengalami Pemotongan Anggaran:

Sebaliknya, terdapat 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tanpa pemotongan pada tahun 2025, antara lain:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Anggaran Rp6,15 triliun.

Mahkamah Agung (MA): Anggaran Rp12,68 triliun.

Kejaksaan Republik Indonesia: Anggaran Rp24,28 triliun.

Kementerian Pertahanan: Anggaran Rp166,27 triliun.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Anggaran Rp126,64 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Anggaran Rp2,47 triliun.

Bendahara Umum Negara: Anggaran Rp1.932,54 triliun.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Anggaran Rp969,20 miliar.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Anggaran Rp6,69 triliun.

Badan Intelijen Negara (BIN): Anggaran Rp7,05 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Anggaran Rp354,56 miliar.

Mahkamah Konstitusi (MK): Anggaran Rp611,48 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Anggaran Rp1,24 triliun.

Badan Gizi Nasional: Anggaran Rp71 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Anggaran Rp268,28 miliar.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Anggaran Rp279,61 miliar.

Badan Narkotika Nasional (BNN): Anggaran Rp2,46 triliun.

Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk program prioritas pemerintah tanpa mengorbankan layanan publik yang esensial.

Yang paling banyak terkena potongan anggaran pada 2025 adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan pemotongan sebesar Rp81 triliun dari pagu anggaran Rp110 triliun. Ini berarti sekitar 73,6% anggaran kementerian tersebut terkena pemangkasan.

Berikut daftar kementerian dengan potongan anggaran terbesar:

1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp81 triliun dari Rp110 triliun (73,6%).


2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp12,3 triliun dari Rp53,19 triliun (22%).


3. Kementerian Agama (Kemenag): Rp14,28 triliun dari Rp78,59 triliun (18,2%).


4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp8,01 triliun (persentase tidak disebutkan).


5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Rp2,305 triliun dari Rp6,4 triliun (35,72%).


6. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Rp2,75 triliun dari Rp4,79 triliun (57,46%).


7. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Rp4,49 triliun dari Rp7,72 triliun (58,17%).


8. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): Rp1,4 triliun dari Rp2,3 triliun (60,87%).

Jadi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki jumlah pemangkasan terbesar, sedangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengalami pemotongan dengan persentase terbesar.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138 (caranya cek gambar terakhir)
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Jangan lupa kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://bit.ly/44osZSV

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $BJBR $WIKA