Rilis data distribusi (penjualan) sepeda motor di pasar domestik Indonesia Desember 2024 oleh AISI

❌ Desember 2024 distribusi sepeda motor hanya mencapai 403.480 unit.

Turun -21,34% mtm dari Nov 2024 (512.942),
Turun -5,52% yoy dari Des 2023 (427.033), dan lebih kecil dari Des 2022 (483.254).

Secara musiman distribusi sepeda motor di Desember selalu turun dibandingkan November, karena jumlah hari kerja yang lebih sedikit dan terbatasnya operasional jelang akhir tahun.
Namun jika dibandingkan yoy, nilainya memang menurun.

❌ Q4 (Okt-Des) 2024 distribusi sepeda motor mencapai 1.460.814 unit.

Turun -14,15% qtq dibandingkan Q3 2024 (1.701.502),
Turun -3,6% yoy dibandingkan Q4 2023 (1.515.309).

➖ Setahun penuh 2024 distribusi sepeda motor mencapai 6.333.310 unit.

Naik +1,54% yoy dari tahun 2023 (6.236.992),
juga lebih tinggi dari tahun 2022 (5.221.470).

Capaian 2024 ini sudah sesuai dengan target AISI di kisaran 6,2 juta sampai 6,5 juta unit.
Namun masih 97,44% dari batas atas target di 6,5 juta unit.

.....................................................
Penurunan permintaan sepeda motor mulai nampak makin jelas di 2 bulan terakhir 2024 (Nov dan Des).

Kondisi ekonomi masyarakat yang melemah, ditambah sentimen negatif yang menyebar soal pajak (PPN dan Opsen PKB), mulai terasa dampaknya ke penjualan motor.

Walaupun anggota AISI (Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan TVS) banyak meluncurkan varian motor baru sepanjang tahun 2024 dan makin gencar jelang akhir tahun, ditambah gelaran pameran motor IMOS di akhir Okt sampai awal Nov.

Pada akhirnya sekarang PPN pun tidak jadi naik ke 12%, tetap 11% untuk sepeda motor pada umumnya, kecuali sepeda motor yang masuk kategori barang mewah.

Opsen Pajak juga hanya merupakan perubahan mekanisme bagi hasil PKB antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

Dari semula dicollect langsung oleh Pemprov kemudian Pemkab/Pemkot harus menunggu bagi hasil dari Pemprov.
Menjadi saat ini Pemkab/Pemkot bisa segera mendapat bagian PKB dengan langsung mengurangi jatah Pemprov.

Beban Pajak PKB dan BBN-KB yang harus ditanggung wajib pajak pada tahun 2025, sudah diumumkan tidak ada kenaikan dari tahun 2024 lalu di mayoritas daerah.

https://cutt.ly/ce2xK9gS

$BFIN $ADMF $PART