📝 Rangkuman Berita Hari Ini
▪ $PANI: Pantai Indah Kapuk Dua melalui anak usahanya, PT Mega Andalan Sukses, melakukan penjualan tanah seluas 13,8 ribu meter persegi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Wiyata Indonesia. Total nilai transaksi mencapai 62 miliar rupiah dengan tanah yang dibeli oleh Yayasan akan dikembangkan menjadi sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.
▪ $TOWR: Sarana Menara Nusantara akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 300 miliar rupiah atau 6 rupiah per saham. Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Januari 2025, dengan pembayaran pada 22 Januari 2025. Mengacu harga saham TOWR pada penutupan bursa hari Selasa (24/12) di level 620 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 1%.
▪ $BBNI: Bank Negara Indonesia mencatatkan laba bersih (bank only) sebesar 1,7 triliun rupiah (+1,5% YoY, -7,6% MoM) pada November 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 11M24 tumbuh menjadi 19,8 triliun rupiah (+4% YoY), di bawah estimasi pertumbuhan konsolidasi FY24 konsensus di level +5,8% YoY. Beban provisi tercatat sebesar 693 miliar rupiah (+13% YoY, -2,1% MoM) pada November 2024, sehingga beban provisi selama 11M24 melandai menjadi 6,4 triliun rupiah (-19% YoY). Kredit bertumbuh sebesar +11% YoY pada November 2024 (vs 10M24: +8,8% YoY). Hasil ini sesuai dengan guidance konsolidasi FY24 manajemen di rentang 10—12%.
▪ MMLP: Pemegang saham Mega Manunggal Property, PT Mega Mandiri Properti, menjual ~192 juta saham MMLP dengan harga 443 rupiah per lembar pada 13 Desember 2024. Total nilai transaksi mencapai ~85 miliar rupiah dan ditujukan sebagai pelaksanaan exchangeable bonds yang diterbitkan oleh West Bridge Developments Limited. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Mega Mandiri Properti di MMLP turun dari 2,79% menjadi 0%.
▪ MTSM: Metro Realty berencana melakukan akuisisi rumah sakit dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah. Investor Relations & Business Development Manager MTSM, Saleh Basir, mengatakan bahwa akuisisi ini akan didanai oleh penerbitan saham melalui rights issue yang dijadwalkan pada 2H25.
🧩Berita Lainnya
▪ Reuters melaporkan bahwa pemerintah China telah setuju untuk menerbitkan obligasi negara khusus senilai 3 triliun yuan pada 2025. Penerbitan obligasi ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan ditujukan untuk memberikan stimulus fiskal dalam usaha membangkitkan kembali perekonomian China yang melemah.
▪ Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association mengungkapkan keberatan dengan wacana pemerintah untuk meningkatkan dana hasil ekspor (DHE) menjadi 60%. Ungkapan keberatan ini disertai pertimbangan bahwa average selling price (ASP) batu bara telah mengalami penurunan signifikan. Selain itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di industri batu bara juga dikenai tarif royalti progresif senilai 28%.
▪ Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan dana sebesar 28,2 triliun untuk pengadaan 220.000 unit kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa penyaluran FLPP masih akan menggunakan skema existing, yakni 75:25. Sebesar 75% dari dana akan disubsidi dari APBN, sedangkan 25% sisanya dialokasikan dari perbankan. Namun, alokasi ini masih di bawah usulan Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, yang menargetkan kuota FLPP untuk mencapai 300.000 hingga 500.000 unit. Sebagai informasi, penyaluran FLPP 2025 sudah dapat dilaksanakan pada Januari.
▪ Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) akan menerima susu dalam menu mereka. Dadan menjelaskan bahwa penyaluran susu akan difokuskan di daerah sentra sapi perah terlebih dahulu. Sebagai alternatif, anak-anak akan mendapatkan lauk lain seperti telur untuk kebutuhan protein dan daun kelor untuk kalsium.
▪ Smartfren Telecom (FREN) mengatakan dalam klarifikasi kepada BEI bahwa percepatan batas waktu pelaksanaan FREN-W2 tidak diatur dalam POJK 32/2015 dalam hal masih terdapat (i) waran yang masih beredar dan belum dikonversi menjadi saham atas suatu perusahaan terbuka dan (ii) perusahaan terbuka tersebut akan melakukan penggabungan usaha (merger). Selain itu, statement Pasal 13 dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III Tahun 2021 yang berbunyi "Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri III, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, …” merupakan ketentuan untuk melakukan perubahan/amandemen atas ketentuan Penerbitan Waran Seri III berdasarkan Akta 4/2021 secara umum dan tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan ketentuan apabila terjadi penggabungan usaha (merger). Klarifikasi FREN ini muncul di tengah pemberitaan bahwa pemegang waran Smartfren akan mengajukan gugatan class action karena merasa dirugikan dengan batas waktu pelaksanaan waran yang dipepetkan.
▪ Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa pemerintah berpeluang meninjau ulang penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% terhadap barang-barang mewah yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Menurut Muzani, pembahasan ini akan dilakukan jika kenaikan pajak berdampak pada sektor mikro ekonomi.
-------------
Stockbit Snips
24 Desember 2024